AMBON,MRNews,com.- Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Melkianus Saidekut mengatakan turut sepenanggungan bersama dengan masyarakat di Kecamatan Molomaru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) yang masih mendiami rumah tidak layak huni. Karena itu, dirinya mendorong Pemerintah KKT bisa bersinergi dengan pemerintah provinsi untuk bisa menangani secara bersama.
Dirinya juga berharap pemerintah KKT bisa mengeluarkan SK terkait dengan jumlah rumah tidak layak huni agar diketahui secara pasti sehingga bisa tertangani dengan baik. Karena itu, mesti disikapi cepat oleh pemerintah KKT dengan menyurati pemerintah provinsi secara resmi.
“Berapapun jumlahnya mesti menjadi tanggung jawab provinsi bersama dengan pemerintah kabupaten. Pemerintah KKT mesti membuat SK terkait jumlah dan menyurati pemerintah provinsi Maluku” ujar Sairdekut kepada wartawan di DPRD Maluku.
Dijelaskan, dengan adanya tanggung jawab bersama maka masalah-masalah yang berkaitan dengan masyarakat bisa terselesaikan secara bertahap sehingga dapat meningkatkan taraf hidup dan menyelesaikan derita masyarakat terutama soal kesehatan, pendidikan bahkan kebutuhan akses transportasi yang layak.
Dari data yang tidak resmi diketahui jika ada 26.000 unit rumah tidak layak huni yang tersebar di kecamatan Molomaru. Data ini cukup memprihatinkan bahkan beberapa waktu lalu, Molomaru juga mengalami masalah kesehatan dengan adanya penyakit Muntaber karena tidak berfungsinya Puskesmas bahkan tidak ada tenaga medis sehingga menimbulkan korban jiwa.
Bupati KKT, Petrus Fatlolon mengakui jika kondisi tenaga kesehatan yang bertugas di kecamatan Molomaru masih sangat kurang bahkan sangat minim.
“Tenaga medis di Molomaru memang masih sangatlah kurang dan masih sangat minim sekali. Selain itu, Kecamatan Molumaru yang dari aspek pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat selama ini dinilai belum berjalan dengan baik” ungkap Fatlolon di Ambon.
Dalam kunjungannya beberapa waktu lalu ke Molomaru dirinya telah melakukan pergantian beberapa pejabat sehingga diharapkan kebutuhan masyarakat bisa tertangani baik itu masalah kesehatan, pendidikan dan lainnya. Dirinya juga mengakui jika akses jalan sangat memprihatinkan karena itu, dirinya berjanji akan memperhatikan kebutuhan masyarakat.
Saidekut yang dikonformasi terkait kebutuhan jalan mengakui jika status jalan di Molomaru masuk pada kabupaten sehingga perlu penanaganan yang serius. Ditegaskan mesti ada usulan dari pemerintah kabupaten agar status jalan bisa dinaikan sehingga bisa menjadi tanggung jawab provinsi.
“Saya berharap masalah Molomaru ini menjadi tanggungjawab pemerintah provinsi maupun kabupaten bahkan diharapkan gubernur Maluku dan jajarannya bisa mengunjungi Molomaru sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat bisa dilihat “ ungkap Sairdekut (MR-01)
Comment