by

Upah Minimum Kota Ambon Tahun 2022 Naik Rp 88 Ribu

AMBON,MRNews.com,- Dewan Pengupahan bersama Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Ambon telah melakukan rapat dan menetapkan upah minimum Kota Ambon tahun 2022 naik Rp 88.115.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Ambon Steven Patty katakan, kenaikan angka itu menjadi Rp 2.731.502 dengan persentase 3,22 persen. Yang jika dibandingkan dengan tahun 2021, upah minimum kota hanya Rp 2.643.387.

“Sudah ditetapkan Rp 2.731.502 Upah minimum kota tahun 2022. Nilai ini alami kenaikan 3,22 persen atau Rp 88.115, dari Upah Minimum Kota Ambon tahun 2021 Rp 2.643.387,” bebernya via seluler, Rabu (24/11).

Dalam penetapan upah minimum, akuinya, indikator yang digunakan yaitu pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku, tingkat inflasi Provinsi Maluku, disparitas harga untuk Provinsi Maluku, termasuk jumlah rumah tangga yang ada, jumlah rumah tangga yang bekerja, dan nilai upah minimum Kota Ambon tahun 2020.

“Penetapan upah minimum tersebut, mengacu dari UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang detailnya didalam Peraturan Pemerintah 36 tahun 2021, tentang upah,” akuinya.

Setelah ada kesepakatan penetapan upah minimum Kota Ambon sebesar Rp 2.731.502, tambahnya, nanti hasil ini akan diusulkan ke Walikota Ambon, untuk minta persetujuan dan pengesahan dari Gubernur Maluku yang dibuat dalam Surat Keputusan Gubernur.

“Nanti akan disesuaikan dengan provinsi dalam penentuan upah minimum provinsi. Kalau sudah ada keputusan Gubernur, selanjutnya tinggal kita tindaklanjuti berupa sosialisasi ke perusahaan-perusahan,” jelasnya.

Pemberlakuan upah minimum Kota ini ditahun depan tambahnya, hanya berlaku dan wajib dijalankan perusahaan skala menengah ke atas. Sementara usaha kecil tidak berlaku. Pengawasan atas hal itu adalah domain Disnaker Provinsi.

“Paling penting dan utama, implementasi dari perusahaan bisa membayar upah kepada karyawan sesuai kesepakatan yang sudah diambil bersama. Pengawasan dan penindakan perusahaan nakal ada di Disnaker Provinsi, kita hanya sosialisasi dan pendampingan,” terangnya.

Dalam Dewan Pengupahan tambahnya, ada unsur-unsur dari Asosiasi Pengusaha Indonesia, Serikat Pekerja, Serikat Buruh, dan juga dari statistik. Juga SKPD Pemerintah Kota yajf yang terkait.

“Didalam peraturan Pemerintah nomor 36, harus ada data-data yang bersumber dari lembaga yang berkompeten, dalam hal ini statistik kota, sehingga data-data tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, disparitas harga, dan lain-lain, yang dipakai dalam rumus penetapan upah minimum kota,” pungkasnya. (MR-02)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed