AMBON,MRNews.com,- Taklimat awal audit kinerja Itwil IV Itwasum Polri tahap II 2022 terhadap Polda Maluku dilakukan di Rupatama Mapolda, Kamis (30/6/22).
Audit kinerja terutama terkait aspek pelaksanaan dan pengendalian ini akan berlangsung 10 hari atau sampai 09 Juli 2022.
Tim Itwasum Mabes Polri yang turun dipimpin Brigjen Pol Herukoco, bersama Kombes Pol Erwin Faisal, Kombes Pol. A.H. Manus, Kombes Pol. Samsul Huda, AKBP Dwi H, dan Penata Tk I Budi Raharjo.
Kapolda Maluku Irjen Pol Lotharia Latif berharap, kehadiran tim dari Mabes Polri dapat memberi koreksi maupun sumbangan pemikiran bagi kemajuan Polda Maluku.
Dimana audit meliputi bidang manajemen operasional, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta anggaran keuangan, yang diarahkan pada pelaksanaan program kegiatan yang dicapai, serta realisasi penggunaan anggaran Satker tahun 2022.
“Audit ini setiap tahun pada masing-masing satuan kerja sesuai Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, serta ketentuan di lingkungan Polri, sehingga semua Satker wajib laporkan,” jelasnya.
Karena itu, baginya, audit kinerja ini jadi momentum positif dalam upaya peningkatan kinerja Polda Maluku dan jajaran, sekaligus menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik.
“Jadikan sarana evaluasi dan konsultasi terhadap masalah yang dihadapi dengan memberi informasi sesuai fakta dan data di lapangan. Agar temuan pada audit lalu dapat ditindaklanjuti, guna menghindari temuan yang berulang maupun strategis,” ingatnya.
Kepada Kasatker dan Kasubsatker, Lotharia
harap melakukan konsultasi dan komunikasi dengan pihak internal seperti Biro Rena, Bid Keu dan pihak eksternal khususnya BPKP Maluku. Agar tidak terjadi kesalahan segi administrasi, sistem dan mekanisme maupun pelanggaran Undang-undang.
Sementara itu, Ketua Tim Itwil IV, Herukoco, katakan, audit kinerja ini proses identifikasi masalah analisis dan evaluasi secara independen, objektif dan profesional, yang harus selaras dengan program Kapolri yaitu Transformasi menuju Polri yang Presisi.
Ini dilakukan berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran kecermatan, kredibilitas dan akuntabilitas mengenai pengelolaan dan pertanggung jawaban.
“Pengelolaan keuangan negara bukan hanya memenuhi aspek akuntabilitas semata melainkan juga suatu budaya keterbukaan yang harus dibangun secara bersama sama (accountability for All),” jelasnya.
Diketahui, Wakapolda Maluku Brigjen Pol Jan Leonard de Fretes, Irwasda Maluku, para pejabat utama, Kapolres/ta jajaran ikut melalui zoom meeting. (MR-02)
Comment