AMBON,MRNews.com,- Polri khususnya Polda Maluku tidak anti kritik. Bahkan, kritik yang konstruktif sangat dibutuhkan, bukan hanya asumsi dan persepsi. Tujuannya agar dapat bersama-sama menjaga situasi Kamtibmas yang kondusif di Maluku.
Hal itu ditegaskan Kapolda Maluku, Irjen Pol Lotharia Latif, saat menerima audiensi Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Maluku dan Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia (SEMMI) Maluku secara terpisah di ruang rapat pejabat utama, lantai 2 Mapolda Maluku, Senin (27/3).
Saat menerima kedua organisasi itu, Kapolda didampingi Wakapolda Brigjen Pol Stephen M. Napiun, Direktur Intelkam, Direktur Binmas, dan Kabid Humas.
Secara umum, orang nomor 1 Polda Maluku ini menyambut baik audiensi yang dilakukan kedua organisasi tersebut. Karena sebagai
bentuk kerjasama yang sifatnya membangun Maluku.
Kapolda juga menyampaikan data-data Kamtibmas di Maluku mulai dari tahun 2021, dan perbandingan dengan 2022. Yang mana secara kuantitas terjadi penurunan, namun secara kualitas masih terjadi konflik sosial yang perlu diantisipasi dan ditangani bersama.
“Selama ini Polda Maluku telah melakukan kegiatan pencegahan, penghentian, bahkan pemulilhan pasca konflik dengan cepat. Kami juga mencegah meluasnya konflik sesuai UU (Undang-undang) Nomor 7 tahun 2012 tentang PKS (penanganan konflik sosial) di beberapa titik konflik di wilayah Maluku,” ungkapnya.
Irjen Latif menegaskan, penanganan konflik sosial bukan semata tugas Polri. Dalam UU PKS No.7 Tahun 2012, telah jelas dan tegas menjelaskan bahwa penanganan konflik sosial menjadi tugas Pemerintah Daerah (Pemda), yang dibantu aparat keamanan dan instansi terkait.
“Pemahaman ini harus kami sampaikan agar tidak salah tafsir lagi. Teruslah memberikan kritik dan evaluasi terhadap Polri, tapi yang konstruktif dengan data yang akurat dan fakta, bukan hanya asumsi dan persepsi tanpa dasar,” pintanya.
Terkait konflik sosial yang kerap terjadi di masyarakat, Irjen Latif juga mengajak LIRA dan SEMI, agar dapat membantu serta bersama-sama mencari solusi terbaik.
“Mari kita sama-sama cari solusi. Jangan buat statemen di medsos yang justru meresahkan masyarakat dan membawa dampak buruk bagi nama baik Maluku, sehingga orang luar enggan datang ke Maluku. Padahal sebenarnya di Maluku semua berjalan aman dan kondusif,” harapnya.
Penanganan konflik sosial sesuai aturan dan perundangan merupakan tanggungjawab bersama antara Pemda dibantu aparat keamanan TNI, Polri dan instansi terkait. Termasuk masyarakat dan para pemuda.
“Peran para Raja dan pranata Adat juga sangat penting untuk melakukan pencegahan dini di negerinya agar tidak terjadi konflik sosial antar sesama di wilayah Maluku,” pinta mantan Kapolda Nusa Tenggara Timur itu.
Karenanya, Irjen Latif juga mengajak seluruh elemen masyarakat agar dapat bersama-sama mewujudkan Maluku yang aman, damai dan sejahtera.
“Para pemuda adalah calon pemimpin masa depan kedua organisasi ini untuk memiliki moral dan integritas yang baik, tidak hanya bisa mengkritik orang tapi juga siap menerima kritik dan saran dari orang lain,” pungkasnya.
Sementara itu, Salim Rumakefing, Ketua Umum Pemuda LIRA, memberi apresiasi kepada Polda Maluku yang telah menanganani konflik sosial dengan baik.
“Saya sangat mengapresiasi Bapak Kapolda karena setiap ada kejadian konflik sosial maupun kriminal, bapak Kapolda langsung turun mengamankan. LIRA siap membantu dan mendukung Polda Maluku menjaga situasi Kamtibmas,” jelas Salim.
Menurutnya, konflik sosial yang kerap terjadi di Maluku umumnya karena persoalan tapal batas lahan, bukan soal agama atau SARA.
“Ada juga isu yang beredar bahwa Polda Maluku kurang mampu menangani konflik di Maluku, padahal sesuai pemikiran kami penangan Konflik sosial di Maluku bukan hanya tugas Polda tapi juga bagian tugas Pemerintah Daerah,” ungkapnya.
Terpisah, Sekertaris Wilayah SEMMI Provinsi Maluku, Ardi Kelian, mengaku pihaknya akan terus mendukung kinerja Polda Maluku dalam menjaga situasi kamtibmas.
Kelian juga memberi apresiasi kepada Polda Maluku yang telah berupaya maksimal dalam menangani konflik sosial yang kerap terjadi di Maluku. Yang bukan baru pertama kali, tapi sudah berlangsung sejak zaman dahulu.
“Melihat kondisi Maluku saat ini, beberapa wilayah terjadi Konflik sosial untuk itu kehadiran kami ingin mendukung dan membantu Polri dalam penanganan persoalan yang terjadi di Maluku,” jelasnya. (MR-02)
Comment