by

Terkait Kasus Sabuai, Penegak Hukum Jangan Bunuh Keadilan & Kepastian Hukum

AMBON,MRNews.com,- Terkait putusan Pengadilan Negeri (PN) Seram Bagian Timur (SBT) dalam perkara Ilegal Logging di Sabuai Kecamatan Siwalalat SBT, PMKRI Cabang Ambon meminta penegak hukum jangan membunuh keadilan dan kepastian hukum.

Presidium Gerakan Kemasyarakatan PMKRI Cabang Ambon, Bertolameus Mayabubun katakan, pihaknya patut sesali, bawasanya akibat hukum yang dilahirkan komponen sistem peradilan yang berhujung pada putusan majelis hakim PN SBT dinilai tidak adil.

Lantaran yurispudensi yang dilahirkan tidak sebanding dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Imanuel Quedaruasman alias Yongki, Komisaris Utama CV Sumber Berkat Makmur (SBM) terhadap hutan Sabuai.

“Sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pengrusakan hutan, bahwa ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara, namun tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) kepada terdakwa hanya 1 tahun 2 bulan,” ungkapnya kepada media ini via seluler, Rabu (11/8).

Begitu pula sambungnya, putusan hakim Pengadilan Dataran Hunimoa, Awal Darmawan Akhmad yang hanya memutuskan hukuman dua (2) tahun penjara dan denda Rp.500.000.000.

“Tentunya putusan ini sangatlah irasional dan berakibat polemik berkepanjangan dikalangan masyarakat,” sesalnya.

Meski dilain sisi, dirinya mengapresiasi proses penegakan hukum terkait kasus tersebut. Pasalnya dari sekian banyaknya kasus kerusakan lingkungan dan pembabatan hutan di Maluku, baru kali dipresure oleh lembaga penegak hukum.

Namun PMKRI Ambon kata Mayabubun, tetap meminta Kejaksaan Tinggi Maluku agar segera mengevaluasi JPU yang menuntut perkara tersebut. Serta meminta ketua Pengadilan Tinggi Maluku agar mengevaluasi majelis hakim yang mengadili perkara ilegal logging oleh CV SBM.

“Sebab apa yang diputuskan tidak setimpal dengan perbuatan dikakuan serta tidak mampu menjawab keresahan masyarakat adat Sabuai secara kolektif,” ingat mahasiswa Fakultas Hukum Unpatti.

Karena itu, pihaknya berharap kepada para komponen sistem peradialan agar kiranya dapat menjalankan amanat konstitusi dengan sebaik-baiknya demi terwujudkan keadilan dan kepastian hukum. (MR-02)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed