AMBON,MRNews.com.- Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa atau DPC PKB Kota Ambon melaksanakan kegiatan Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK), serta pembekalan bagi bakal calon anggota DPRD Kota Ambon pada Pemilu 2024.
Uji kelayakan dan kepatutan Bacaleg yang dilaksanakan di kantor DPC PKB Kota Ambon Jl.Gunung Malintang, Batu Merah Sirimau Ambon pada 22-28 Februari 2023 merupakan tahap pertama dan tahap kedua pada 2-5 Maret 2023.
Bahadin Karepesina (BK), Ketua DPC PKB Kota Ambon katakan, Bacaleg DPRD Kota yang ikut berjumlah 45 orang, nanti akan dikerucutkan menjadi 35 orang yang akan berlaga di empat Dapil di Kota Ambon.
Narasumber yang menguji Bacaleg yaitu pengurus DPW PKB Maluku Habiba Pelu dan Malaka Yaluhun, Ketua Fraksi PKB Kota Ambon Ari Sahertian serta fungsionaris Lembaga Pemenangan Pemilu DPW PKB Maluku. UKK dilakukan karena Pemilu 2024 adalah pesta rakyat yang bermakna dan bermartabat.
“Pemilu 2024 adalah pesta rakyat yang sangat bermakna dan bermartabat. Karena itu PKB mengajak kepada kita semua agar menciptakan proses dari tahap ke tahap Pemilu dengan aman, damai, tidak dengan politik uang, tidak dengan politik fitnah serta adu domba. Tidak juga dengan menonjolkan politik Indentitas” ujar BK.
PKB kata dia, harus bersatu padu mencegah dan melawan politik identitas berbasis agama, karena politik identitas berbasis agama hanya akan merusak kerukunan.
“Menghadapi Pemilu 2024, PKB harapkan kerukunan umat beragama di kota Ambon tetap terjaga dengan baik,” ucapnya kepada wartawan di Ambon, Rabu (1/3).
Menurut dia, politik identitas yang berbasis pada agama bukan hanya mengancam semangat nasionalisme, tetapi dapat menghancurkan bangunan kerukunan umat beragama.
“Politik identitas berbasis agama sangat kontradiktif dengan nilai-nilai ajaran setiap agama yang semestinya mendorong dan menginspirasi pemeluknya untuk mewujudkan perdamaian dan kemaslahatan bersama,” jelasnya lagi.
Politik identitas, menurut BK, merupakan salah satu strategi yang digunakan kelompok tertentu untuk mendapat suara masyarakat dengan menyalahgunakan persamaan, baik itu kelompok, ras, agama, dan daerah asal.
Oleh karena itu, katanya, politik identitas pada dasarnya berpotensi menciptakan sekat-sekat antarwarga berdasarkan identitas primordial seperti ras, suku, agama, dan gender.
“Hal ini jika dibiarkan akan menjadi ancaman bagi nasionalisme,” tambahnya.
BK juga menginstruksikan kepada Bacaleg PKB yang nanti akan berlaga dalam Pemilu 2024 di Kota Ambon untuk tidak menggunakan politik identitas.
Menurutnya, walau PKB yang dibidangi kelahirannya oleh Nahdlatul Ulama, tetapi sesungguhnya PKB adalah Partai Nasional Kebangsaan yang menghimpun semua anak bangsa tanpa memandang Suku, Ras maupun Agama.
“Pemilu 2024 untuk Kota Ambon, mari kita hindari politik identitas. Marilah jadi pemilih yang cerdas dan rasional,” tutupnya. (**)
Comment