AMBON,MRNews.com,- DPRD Kota Ambon mengaku telah mengusulkan anggaran insentif bagi 464 pegawai kategori II (K-II) untuk masuk didalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2019, sebesar Rp 500 ribu tiap bulan per orang. Sehingga, tinggal waktunya pemerintah kota (Pemkot) Ambon membayarkannya kepada mereka.
“Katong sudah usulkan (insentif-red) untuk masuk di APBD. Sekarang tinggal Pemkot dong yang bayarkan ke honorer K2. Katong usulkan Rp 500 ribu tiap bulan,” ujar Wakil Ketua DPRD Kota Ambon, Rustam Latupono kepada Mimbarrakyatnews.com via pesan singkat di facebook, Minggu (3/3/19).
Meski telah diusulkan oleh DPRD untuk masuk di APBD, tapi menurut politisi partai Gerindra itu, dengan kondisi keuangan saat ini di Pemkot, nilainya pasti sulit terealisasi dan akan dibawah yang DPRD usulkan. “Dengan kondisi keuangan saat ini kelihatannya dibawah itu,” tandas Sekretaris DPC Gerindra Kota Ambon.
Menanggapi hal tersebut, Walikota Ambon, Richard Louhenapessy menepisnya. Pasalnya, ada bedanya antara pegawai honorer atau kontrak dan pegawai K-II. Dimana untuk K-II, gajinya tidak dibayar atau didanai dari APBD, sedangkan kontrak di APBD. Dengan kata lain, kalau didanai APBD, maka mereka tidak boleh masuk di K-II, otomatis gugur.
“Oh nggak, nggak ada. K-II tidak dibayar di APBD. Misalnya, mereka pegawai di sekolah, Kepsek yang bayar mereka. Sama juga tata usaha di kantor A, maka pimpinan kantor yang bayar. Mereka tidak ada perjanjian kerja dengan pemerintah daerah. Itu beda. Sedangkan yang perjanjian kerja, itu yang dibayar di APBD, bukan K-II, kontrak namanya. Jadi untuk dong itu, sama sekali tidak ada dana di APBD. Beta rasa dewan tidak mengerti kayaknya. Kalau didanai APBD, mereka tidak boleh masuk K-II, otomatis gugur. K-II itu artinya mereka yang diangkat dengan SK kepala sekolah, kepala dinas,” tegas Walikota. (MR-02)
Comment