by

Soal ANP dan LIN, Pemprov : Gubernur Sudah Maksimal Lobi Pempus

AMBON,MRNews.com.- Pemerintah Provinsi Maluku lewat Dinas Perhubungan dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, kembali angkat bicara soal realisasi Ambon New Port dan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (ANP dan LIN).

Dua dinas teknis itu justeru menyebut realisasi program strategis nasional itu kewenangan pemerintah pusat (Pempus).

Namun Gubernur Maluku, Murad Ismail, sudah bekerja maksimal dan tidak tinggal diam karena terus melakukan lobi lewat jaringannya ke Pempus untuk mereleasaikan ANP dan LIN untuk kemakmuran dan kemaslahatan masyatakat Maluku.

Sebelumnya, Kadis Perhubungan Maluku, Muhammad Malawat dan Kadis Perikanan dan Kelautan Provinsi Maluku, Abdul Haris menegaskan, ANP dan LIN tetap jalan dan sementara berproses karena belum ada pernyataan atau surat resmi dari pemerintah pusat bahwa dua program Pempus itu telah dibatalkan atau dialihkan ke daerah lain.

“Kalau soal ANP sudah dijanjikan Pempus kepada Pak Gubernur Maluku. Sementara LIN itu sudah ada progres sejak Maluku dipimpin Pak Murad. Jadi Pak Gubernur sudah bergerak dan maksimal dengan jaringan dan lobi di pusat,” kata Malawat dan Haris, Kamis (1/4/2022).

Malawat menuturkan, awal tahun 2020 lalu, ketika penyerahan Kapal Fery Bahtera Nusantara di Hotel Melia, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi menyampaikan kepada Gubernur Maluku, Murad Ismail, kalau ada pembangunan pelabuhan bertaraf internasional atau ANP di Maluku.

“Jadi itu awalnya janji Pak Menteri Perhubungan kepada Pak Gubernur, Murad Ismail,”tutur Malawat.

Dia kemudian melanjutkan, pihaknya berproses agar ANP segera dibangun hingga saat ini.

“Jadi semua tahapan sudah jalan. Pak Gubernur sudah membentuk tim kajian untuk menyiapkan dokumen, setelah mendapat dokumen perencanaan pembebasan lahan ANP sesuai aturan main di ATR/BPN. Jadi kajian, kelayakan, analisis dampak lingkungan sudah dilakukan. Jadi belum sampai pada penetapan harga lahan di Waai,”jelasnya.

Soal pembahasan lahan ANP, lanjut dia, sudah dilaksanakan tahap konsultasi publik.

“Itu terakhir 440 orang punya hak dalam lokasi ANP. Memang sebelumnya ada sekitar 200 hektar. Tapi tidak sampai. Yang dibebaskan  hanya 158  hektar. Jadi  lahan PLN,  Pelabuhan penyeberangan Waai 0,6 hektar, Tower,  sungai,  jembatan, jalan, dan garis pantai,”rincinya.

Sedangkan dari  kepemilikan lahan 158  hektar yang dimiliki  440 orang, sebanyak  8 orang tidak sepakat, sementara  83 orang belum menyatakan sikap sepakat atau tidak.

”Kita undang mereka, tapi tidak datang. Apakah mereka sepakat atau tidak. Jadi semuanya  91 orang. Selanjutnya,  Kementerian minta Gubernur buat kajian keberatan. Apakah Gubernur menerima dan menolak keberatan itu. Kalau lanjut penetapan lokasi,”paparnya.

Untuk itu, dia menegaskan, Gubernur Maluku, Murad Ismail, sudah maksimal. Karena itu, dia mengigatkan, Gubernur tidak perlu menyampaikan kepada publik.

“Kalau menyangkut ANP dan LIN tanyakan kepada kami. Jangan gagal paham. Kita mesti bangga dengan Gubernur kita yang sudah berupaya maksimal membuka akses dengan semua pihak. Kita tunggu saja. Semua berpulang ke Pempus,”tandansya.

Haris menambahkan, soal ANP dan LIN semua pihak mesti tahu dan mengikuti perkembangan dan tidak asal komentar di publik.

“Kalau tidak paham, jangan komentar. Kalau komentar seperti itu berarti tidak ikut perkembangan. Apalagi ada yang katakan Pak Gubernur tidak jujur soal ANP dan LIN. Saya perlu tegaskan, selama ini beliau bekerja keras dan sudah maksimal bangun komunikasi dengan semua pihak,” tandas Haris.

Bahkan, dia mengaku, peran Gubernur memperjuangkan relaksasi ANP dan LIN sangat luar biasa. Dia menuturkan, tahun 2010 sampai tahun 2020 realisasi LIN tidak ada kemajuan atau stagnan.

“Sejak Pak Murad memimpin progres LIN mulai membuahkan hasil,”tuturnya. (*)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed