AMBON,MRNews.com,- Sidang paripurna ke-8 masa sidang ke-1 tahun sidang 2020-2021 DPRD kota Ambon secara virtual, Sabtu (28/11) sempat alot.
Pasalnya, sebelum sidang yang dipimpin ketua DPRD Ely Toisuta dimulai, sebagian besar anggota DPRD memilih tak masuk ruang paripurna.
Interupsi pun dilayangkan anggota DPRD asal fraksi Demokrat Julius Jely Toisuta karena sidang tidak qorum atau memenuhi syarat untuk pengambilan keputusan. Hal itu membuat sidang molor lebih dari satu jam.
Setelah ditelusuri dari internal anggota, keenganan ikut paripurna penetapan 6 Ranperda menjadi Perda itu karena mereka menilai pimpinan DPRD tidak akomodatif dan terkesan memaksakan digelarnya paripurna.
Upaya lobi pun dilakukan pimpinan DPRD untuk memastikan rekan-rekannya ikut paripurna. Meski tak semua, tapi langkah itu berhasil dengan 24 anggota tercatat hadiri paripurna.
Walaupun alot diawal, namun dalam penyampaian kata akhir 9 fraksi yang terdiri dari 7 fraksi utuh dan 2 fraksi gabungan akhirnya menerima 6 Ranperda untuk ditetapkan menjadi Perda disertai sejumlah catatan, yang salah satunya tentang APBD kota Ambon tahun anggaran 2021.
Anggota fraksi keadilan pembangunan Yusuf Wally mengaku, pihaknya mendesak dinas pariwisata kota Ambon agar dapat memanfaatkan program dan kegiatan yang bermuara terhadap peningkatan ekonomi di kota Ambon, bukan sebaliknya.
Sementara fraksi NasDem lewat juru bicara Christian Latumahina mengharapkan, dalam situsi dan kondisi sulit karena pandemi Covid-19, pemerintah kota (Pemkot) Ambon harus tetap optimis menyikapi dan melaksanakan serta mengamankan APBD kota Ambon 2021.
Diketahui, APBD pada tahun 2021, pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp 1.269.090.990.122 dan belanja dianggarkan Rp 1.290.131.990.122.
Artinya terdapat defisit Rp 21.041.000.000, dengan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun 2020 sebesar Rp 23 miliar dan komponen pembiayaan pengeluaran untuk pembayaran penyertaan modal Pemkot Ambon ke Bank Maluku-Malut sebesar Rp 1.959 miliar.
“Dengan begitu maka APBD kota Ambon 2021 terdapat keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah yang ditujukan untuk menjawab kebutuhan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel,” tandas Walikota Ambon Richard Louhenapessy dari Balaikota secara virtual. (MR-02)
Comment