AMBON,MRNews.com,- Sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) di kota Ambon yang menggelar pemilihan umum Presiden-Wakil Presiden dan legislatif tahun 2019, kekurangan surat suara. Akibatnya, masyarakat yang sudah mendaftar harus antri dalam jangka waktu lama. Hal itu diketahui dari monitoring TPS yang dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) dan Forkopimda kota Ambon, Rabu (17/4/19).
Dari data yang didapat media ini, kekurangan surat suara terdapat di TPS 18 kawasan BTN Bukit Lateri Indah, Kelurahan Lateri, Kecamatan Baguala yaitu 100 surat suara untuk Presiden-Wakil Presiden, dengan DPT 247. Sementara kelebihan terjadi pada surat suara DPRD provinsi yang berjumlah 100. Masyarakat yang sudah antri lama, terpaksa harus ditangguhkan haknya sampai kertas suara yang dibutuhkan tiba. Dan, berkat koordinasi cepat antara semua elemen dengan KPU, kekurangan tersebut bisa teratasi.
Demikian pula TPS 024 dengan jumlah pemilih DPT 212, Kelurahan Wainitu, Kecamatan Nusaniwe juga mengalami kekurangan 121 surat suara DPRD Kota Ambon. Tak hanya surat suara, di TPS itu juga tidak memiliki tinta dan paku. Juga pada TPS 4 kawasan Hila, Tanah Putih, Desa Tawiri dengan DPT 212, mengalami kekurangan 100 surat suara DPRD kota Ambon. Adapun TPS 1 Desa Negeri Lama yang jumlah DPT 275, juga kekurangan 100 surat suara Presiden.
“Meski sudah daftar, kita berupaya jangan sampai masyarakat jenuh. Kemungkinan kurang memang besar karena belum termasuk pemilih dari pindahan. Kita masih tunggu kekurangan yang ada dari KPU. Maka kita sarankan masyarakat bisa bersabar menunggu,” tandas salah satu anggota KPPS TPS 1 Desa Negeri Lama kepada Walikota dan jajaran Forkopimda.
Walikota Ambon, Richard Louhenapessy-Wakil Walikota Syarif Hadler yang memantau sejumlah TPS mengaku kecewa atas kondisi kekurangan surat suara sebanyak itu yang baru pernah terjadi. Apalagi sampai mengorbankan masyarakat yang memilih. “Sejujurnya, kondisi ini pertama kali terjadi dan sangat besar kekurangan surat suara. Belum lagi masalah lainnya. Harapannya bisa maksimal, tapi kami kecewa dengan kinerja KPU dan tingkatannya yang tidak bisa mengorganisir persoalan ini,” ujar Walikota kesal. (MR-02)
Comment