AMBON,MRNews.com – Ketua Komisi I DPRD Maluku, Amir Rumra tegas tolak penghapusan tenaga honorer pada tahun 2023.
Menurutnya, hal itu akan berdampak kepada peningkatan angka kemiskinan ekstrem di daerah Maluku.
“Jadi perlu pertimbangan betul dari pemerintah pusat terkait kebijakan ini. Karena menurut hemat kami akan berdampak pada pengangguran terbuka dan angka kemiskinan semakin melonjak tinggi,” ujar Rumra kepada awak media, Kamis (7/7).
Menurut politisi besutan PKS tersebut, perekrutan honorer juga bukan semata-mata karena kepentingan kepala daerah melainkan kebutuhan yang terjadi di daerah.
“Kebijakan pemerintah pusat, jangan menyamakan antara pulau Jawa dan Maluku, sebagian besar regulasi dan kebijakan sangat merugikan kami di bagian timur Indonesia,” tandasnya.
Oleh sebab itu, legislator yang bakalan naik kelas ke Senayan ini tegaskan, komisi I DPRD Maluku sudah sepakat akan menyampaikan aspirasi soal ini ke Jakarta.
“Kami akan perjuangkan kebijakan penghapusan tenaga honorer ke Kementerian Dalam Negeri maupun BKN, agar tidak menimbulkan masalah baru di kabupaten/kota,” pungkasnya. (MR-03)
Comment