AMBON,MRNews com – Maluku memiliki potensi kekayaan alam yang melimpah, baik darat maupun laut.
Namun ironisnya, Maluku sengaja dimiskinkan oleh pemerintah pusat dengan kewenangan pengelolaan kekayaan alam yang hampir semuanya diatur pempus.
Hal ini ditekankan Ketua Fraksi Pembangunan Bangsa DPRD Maluku, Mumin Refra saat pertemuan dengan peserta SSDN PPRA 64 Lemhanas RI, Senin (4/7).
“Maluku divonis negara, sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan ekstrem ke empat di Indonesia, sesungguhnya kita sengaja dimiskinkan dengan kebijakan pempus,” tegas Refra.
Daerah ini rincinya, terdiri dari 1430 pulau yang tersebar di wilayah geografis kepulauan Maluku. Tentu saja rentan kendali semakin besar yang dibutuhkan yaitu ruang bagi pemekaran daerah otonom baru (DOB).
Juga lanjutnya, Rancangan Undang-undang (RUU) daerah kepulauan yang selalu masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) namun tak ada progres bagi 8 daerah yang memperjuangkan RUU kepulauan hingga kini.
“Sudah seharusnya Maluku sebagai Provinsi Kepulauan, dengan potensi kekayaan alam yang melimpah, diberikan kewenangan khusus dari Pempus agar mengelola sendiri sumber daya alamnya tanpa bergantung ke pusat,” pintanya.
Tanpa kewenangan tersebut, Maluku sebut legislator asal Dapil VI (Malra, Tual dan Aru) akan tetap berada pada kategori provinsi termiskin.
Untuk itu Refra berharap, agar RUU kepulauan bisa secepatnya disahkan menjadi UU serta memberikan prioritas pengelolaan laut kepada Maluku sebagai sumber pendapatan utama memajukan daerah ini dari ketertinggalan. (MR-03)
Comment