AMBON,MRNews.com.- Program Satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Satu Desa Binaan merupakan gagasan Gubernur Maluku, Murad Ismail yang dijalankan Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Maluku Hadi Basalamah, diharapkan semaksimal mungkin mengantisipasi kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem di Maluku tidak hanya sebatas konsep belaka.
Pasalnya menurut Ketua Pansus DPRD Maluku terkait LKPJ Gubernur tahun anggaran 2022, Ruslan Hurasan, Pansus merekomendasikan kepada Gubernur agar membuat kebijakan program dengan melihat kebutuhan masyarakat.
“Point kedua pada 20 butir Rekomendasi Pansus DPRD Maluku terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawab (LKPJ) Gubernur tahun 2022 menyebutkan tingkat Inflansi melemah sehingga tingkat ekonomi tidak mencukup target. Sehingga perlu membuat kebijakkan program yang sesuai kebutuhan masyarakat” ujar Hurasan.
Disebutkan sesuai point rekomendasi maka apakah program Satu OPD Satu Desa Binaan dapat menjawab kebutuhan masyarakat dengan menurunkan tingkat kemiskinan terutama kemiskinan ekstrim di Maluku.
Menurut politisi PKB itu, program mesti bisa dibarengi ketersediaan anggaran agar dapat merealisasikan program yang langsung mengena kebutuhan masyarakat.
“Kalau dipresentasikan maka berapa jumlah OPD dan berapa jumlah desa di Maluku. Dalam menyusun program mestinya juga dapat mengindentifikasi kondisi tiap desa yang tidak sama di 11 kabupaten/kota di Maluku” ujarnya di DPRD, Senin (22/5).
Tidak samanya kondisi desa-desa di Maluku maka perlu evaluasi program yang dapat diterapkan sesuai kebutuhan desa jika tujuannya untuk mengurangi angka kemiskinan.
Tagal itu dirinya mendorong pemerintah daerah melakukan koordinasi dengan 11 pemerintah kabupaten/kota di Maluku agar penerapan program terkesan tidak tumpang tindih sehingga dapat menghasilkan tujuan dari penerapan program yang berkesinambungan.
“Perlu disinkronkan program agar apakah kebutuhan masyarakat terkait masalah perumahan, air, ketersediaan infrastruktur kesehatan hingga pendidikan sudah terpenuhi sehingga aspek penyumbang angka kemiskinan ini bisa dibidik dengan program yang tepat sasaran” urai anggota DPRD Maluku yang gemar melakukan program pembangunan rumah layak huni bagi msyarakat di Kabupaten Maluku Tengah dengan melibatkan mitra terkait.
Dirinya mendorong agar keberadaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) diberdayakan dengan program yang dapat menjadikan masyarakat semakin mandiri dalam menjalankan roda perekonomian.
“Memang perlu melibatkan semua sektor sesuai kebutuhan dan kondisi desa yang ada dengan mengucurkan anggaran yang tepat maka percepatan terwujudnya desa mandiri bisa tercapai guna menekan pertumbahan desa miskin ekstrim di Maluku. Sebab itu program yang dijalankan diharapkan tidak hanya sebatas konsep belaka,” tutupnya. (MR-01)
Comment