AMBON,MRNews.com,- Polda Maluku menggelar kerjasama dengan sejumlah pihak eksternal terkait program pengawasan seleksi penerimaan terpadu anggota Polri tahun 2023 hingga 2025.
Kerjasama yang ditandai penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) ini berlangsung di Rupatama Mapolda Maluku oleh Kapolda Irjen Pol Lotharia Latif didampingi Wakapolda Brigjen Pol Stephen M. Napiun, Selasa (21/3).
Pihak eksternal itu ialah Ketua Ombudsman RI Perwakilan Maluku, Rektor Universitas Pattimura, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan, Kadis Pemuda dan Olahraga, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XII, Kadis Dukcapil Kota Ambon, Ketua IDI Maluku, Ketua Himpunan Psikologi Maluku, Ketua LSM Mafindo Maluku, dan pimpinan media.
Mewakili pihak eksternal, Ketua Ombudsman RI Perwakilan Maluku, Hasan Slamet memberi apresiasi kepada Polri, khususnya Polda Maluku atas pelaksanaan seleksi penerimaan anggota Polri.
Hasan mengaku seleksi penerimaan anggota Polri sejauh ini telah berjalan terpercaya, dan berlangsung secara terbuka atau transparan.
“Dulu itu sering ada komplain dari masyarakat baik itu melalui media massa maupun laporan ke Ombudsman. Namun belakangan ini sudah tidak pernah ada sekalipun, baik terkait maladministrasi dan sebagainya,” kata Hasan.
Proses seleksi penerimaan anggota Polri, kata dia, sejauh ini telah berjalan sesuai yang diharapkan. Polri kini menggunakan prinsip BETAH, yaitu Bersih, Transparan, Adil dan Humanis.
“Kami memberi apresiasi kepada Polri, khususnya Polda Maluku karena dalam penerimaan anggota Polri telah dilakukan sesuai prinsip BETAH yang digunakan,” ungkapnya.
Sementara itu, Kapolda Irjen Pol Lotharia Latif katakan, pelaksanaan penerimaan anggota Polri wujud dari implementasi kebijakan Polri di Bidang Sumber Daya Manusia (SDM).
Dimana, Polri memiliki tantangan dalam mewujudkan anggota yang Prediktif, Responsibilitas, Transparan dan Berkeadilan (Presisi). Sehingga Polri harus mampu lakukan rekrutmen dengan memegang teguh komitmen bersih, transparan, akuntabel, humanis, clear and clean.
“Dan senantiasa selalu menjaga integritas dalam setiap tahapan seleksi serta tidak melakukan KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme),” ujarnya.
Proses seleksi dari tahun ke tahun, Kapolda mengaku Polri selalu membuat inovasi baru, mulai dari pelaksanaan pendaftaran yang dilakukan secara online; pemeriksaan kesehatan yang diumumkan hasilnya usai kegiatan dilakukan di hari tersebut; psikologi dan akademik menggunakan computer assisted test (CAT).
“Dimana hasil akan muncul setelah tes dilaksanakan dan supervisi dari Mabes Polri guna mengecek kembali hasil dari seleksi yang sudah berjalan,” katanya.
Namun Kapolda akui masih dirasa kurang maksimal. Sehingga perlu Polri bekerjasama dengan instansi-intansi terkait dalam mendukung serta mewujudkan harapan Polri memiliki anggota-anggota terbaik, Dengan menghadirkan pengawas external dalam pelaksanaan seleksi penerimaan terpadu anggota Polri di Maluku.
“Polda Maluku merasa penandatanganan MoU program pengawasan seleksi penerimaan terpadu anggota Polri tahun 2023 hingga 2025 wajib dilaksanakan, sehingga kegiatan seleksi anggota Polri di Polda Maluku dapat berjalan maksimal,” harapnya.
Dirinya menghimbau seluruh pihak yang telah ditunjuk dalam penandatanganan MoU agar selama proses penerimaan terpadu anggota Polri dapat melaksanakan tugas sungguh-sungguh. Para pihak itu juga diminta bertanggungjawab sesuai peran dan fungsinya masing-masing.
“Mari laksanakan kegiatan penerimaan anggota Polri nanti dengan bersih, transparan, akuntabel dan humanis, guna mewujudkan anggota polri yang Presisi,” harapnya.
Kapolda juga berterima kasih kepada seluruh pihak terkait yang selama ini telah bekerja keras membantu Polri mewujudkan postur Polri ideal. Sehingga mampu menjawab berbagai tantangan tugas di masyarakat, khususnya di wilayah hukum Polda Maluku. (MR-02)
Comment