AMBON,MRNews.com.- Aksi mogok kerja tenaga dokter spesialis yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), dr M Haulussy Ambon, dikarenakan jasa Nakes sejak tahun 2020 hingga tahun 2023 belum dibayarkan pihak rumah sakit sungguh memprihatinkan dan merugikan pasien yang membutuhkan jasa tenaga dokter spesialis.
Anggota DPRD Maluku dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) daerah pemilihan Kota Ambon Rovik Afifudin mengatakan, kegelisahan itu mesti segera direspon cepat pemerintah daerah (Pemda) demi kepentingan masyarakat yang akan menggunakan tenaga dokter spesialis.
“Kejadian-kejadian seperti ini sudah antiklimaks sebenarnya yang dilakukan tenaga dokter. Karena saya tahu betul itu tidak mungkin para dokter melakukan hal-hal seperti itu” ujar Afifudin di DPRD Maluku, Senin (14/8).
Tagal itu menurutnya, dr Nazaruddin sebagai direktur RSUD tidak punya solusi untuk menyelesaikan persoalan yang sementara memerlukan keputusan cepat demi kepentingan masyarakat.
Sebagai pimpinan di rumah sakit daerah tidak bisa melihat mana itu kebijakan dan mana itu keputusan sehingga tidak selalu berlindung pada aturan-aturan yang yang sebenarnya tidak memihak terhadap kepentingan banyak.
“Saya kira di berbagai rapat-rapat sudah disampaikan jika kita butuh konsistensi dari pemerintah daerah. Kalau ada masalah serius jangan lihat dokternya saja namun bagaimana melihat pasiennya” urai Affifudin.
Dengan adanya masalah yang berlarut-larut di RSUD dr M Haulussy-Ambon maka Pemda Maluku diharapkan bisa bertindak cepat dengan melihat kondisi yang sudah sangat memprihatinkan itu dengan menggantikan direktur RSUD dr Haulussy.
“Sebenarnya, managemen rumah sakit sementara sakit sedangkan direkturnya diketahui ikut tes jabatan di salah satu rumah sakit. Itu bertanda yang bersangkutan tidak punya itikad baik untuk mengelola dan menyelesaikan seluruh masalah di rumah sakit” urai Affifudin.
Hal senada juga ditegaskan Wakil Ketua DPRD Maluku, Melkianus Sairdekut. Menurut politisi Gerindra itu jika melalui Sekretaris Daerah untuk segera mengkonsolidasikan seluruh sumber daya yang ada di rumah sakit dr Haulussy-Ambon untuk segera mencari solusi.
“RSUD ini rumah sakit rujukan milik pemerintah provinsi Maluku sehingga tidak boleh mengabaikan seluruh proses yang terjadi berkaitan aksi mogok para dokter spesialis. Kita berharap agar Dinas Kesehatan turut andil sehingga masalah ini dapat terselesaikan dengan cepat” tegas Sairdekut. (MR-01)
Comment