AMBON,MRNews.com,- Kapolda Maluku Irjen Pol Lotharia Latif, mendorong dan berharap Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Tual untuk segera dapat menangani dampak dari konflik sosial yang terjadi.
Hal itu disampaikannya saat pertemuan bersama di Pendopo Walikota Tual, Jumat (3/2/2023).
Hadir dalam pertemuan itu rombongan Kapolda dan Walikota Tual Adam Rahayaan, serta Forkopimda Kota Tual, para Raja-raja, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat beserta stakeholder lain di Kota Tual.
Setelah mendengar paparan dari Walikota terkait masalah yang terjadi, Kapolda minta agar percepatan penyelesaian konflik sosial dapat segera dituntaskan dengan merujuk Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial.
Ia juga berharap tim terpadu penyelesaian konflik di kota Tual dapat membentuk tiga tim khusus, diantaranya tim rekonsiliasi, tim rekonstruksi dan tim rehabilitasi.
“Untuk tim rekonsiliasi diharapkan agar dapat mengutamakan dialog secara damai, sehingga bisa melahirkan win-win solusi,” pinta Lotharia.
Kapolda berharap kedua belah pihak harus dapat membawa semangat perdamaian. Agar dalam mencari solusi, masing-masing tidak menunjukkan ego atau tidak menyebut siapa salah dan siapa benar.
“Tanpa dialog tidak akan ada rekonsiliasi. Dialognya harus membawa semangat perdamaian. Tidak ada yang merasa kalah dan menang dalam dialog, karena inti dari dialog adalah mencari jalan keluar dari sebuah persoalan,” sebutnya.
Disamping tim rekonsiliasi perdamaian menjalankan tugasnya, tim rekonstruksi juga sudah harus menghitung kira-kira berapa biaya yang dibutuhkan untuk membangun rumah-rumah warga yang rusak akibat terdampak konflik.
“Sedangkan tim yang ketiga yakni rehabilitasi agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di lokasi pengungsian. Seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan,” tandas Jenderal Bintang Dua itu.
Kapolda berharap, tiga tim rekonsiliasi, rekonstruksi dan rehabilitasi dapat bekerja bersama dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Sehingga penanganan penyelesaian konflik sosial di kota Tual ini segera diselesaikan.
“Mari kita lepas semua ego kita untuk sebuah perdamaian yang hakiki, untuk saat ini dan masa depan anak cucu kita,” pinta mantan Kapolda Nusa Tenggara Timur itu.
Dirinya sangat menyayangkan terjadinya bentrokan antar warga di Kota Tual. Padahal, daerah tersebut dan kabupaten Maluku Tenggara (Malra) selalu dipromosikan kepada rekan-rekannya di bidang pariwisata.
Dengan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang tidak kondusif, tentu akan sangat merugikan daerah. Wisatawan takut datang berlibur, dan investor pun demikian.
“Saya selalu membangga-banggakan kota Tual dan Malra kepada teman-teman saya terkait budaya, dan alamnya, tapi dengan adanya kejadian ini justru sangat merugikan kita semua,” ungkapnya.
Diharapkan kedepan tidak lagi terjadi bentrok antar warga, yang dapat merusak tatanan adat dan budaya yang merupakan warisan para leluhur.
“Mari kita bersatu melawan kemiskinan dan kebodohan. Kita jaga daerah kita agar perekonomian bisa tumbuh,” tegasnya.
Saat ini, tambahnya, penegakan hukum terhadap para pelaku bentrok tetap dilakukan. Tim Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Maluku telah dikerahkan untuk memback up Polres Tual.
“Saat ini penegakan hukum tetap dilaksanakan dan sudah ada 7 tersangka dan ada tambahan 2 tersangka, serta 3 orang lagi sedang diperiksa,” katanya.
Dirinya bahkan telah memerintahkan kepada tim penyidik untuk terus mengusut dan tangkap para pelaku bentrok, serta memproses mereka sesuai hukum yang berlaku.
“Saya sudah perintahkan untuk melakukan proses hukum terhadap semua pelaku yang menjadi pemicu atau yang melakukan perbuatan kriminal dalam kasus tersebut,” pungkasnya. (MR-02)
Comment