TIAKUR,MRNews.com,- Komisi I DPRD Maluku melakukan pengawasan di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD).
Komisi yang membidangi hukum dan pemerintahan bersama instansi terkait membahas berbagai persoalan seputar pemerintahan, hukum termasuk kesiapan penyelenggaraan Pemilu 2024 mendatang.
Rapat yang digelar diruang pertemuan Kantor Bupati MBD, dipimpin Asisten III Pemkab MBD Javet Lelatobur Rabu (15/3).
Hadir pada kesempatan itu, Wakil Ketua DPRD Maluku Asis Sangkala, Wakil Ketua Komisi I DPRD Maluku, Amir Rumra, Ketua DPRD MBD Aswerus Tunay, sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab MBD, Ketua KPU MBD, Ketua Bawaslu MBD, dan Polres MBD.
Sangkala katakan, kehadiran dirinya bersama Komisi I di MBD dalam rangka pengawasan APBD dan APBN serta bantuan pembiayaan lain di tahun 2022.
Koordinator Komisi IV DPRD Maluku ini berharap, program dan kegiatan yang dikerjakan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
”Kita juga harap, kedepan pelayanan dasar dan pemerintahan berjalan baik. Saya ini mewakili Komisi IV, yang bermitra dengan pendidikan. Ada program yang didanai lewat DAK dan kegiatan lain. Ini dilakukan guna tingkatkan kualitas pendidikan,” jelas Sangkala.
“Kita berharap pembangunan laboratorium selesai dan digunakan secara baik untuk SMA 20 RKB dan fasilitas lainnya. Kita akan ke sekolah lihat langsung pelayanan dan kapasitas kedepan demi Bumi Kalwedo, demi masa depan yang akan datang,” terang Sangkala.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Amir Maluku Rumra menambahkan, pihaknya dalam waktu dekat akan menggelar rapat koordinasi persiapan Pilkada serentak 2024 mendatang.
“Kita akan Rakor dengan KPU dan Bawaslu bersama pihak terkait. Para Bupati/Wakil Bupati hadir. Begitu juga saudara Gubernur. Ketua DPRD Kabupaten/Kota hadir semua. Kita akan bahas anggaran Pilkada. Kita antisipasi sebab kondisi keuangan kita pas-pasan, tapi anggaran Pilkada 100 persen dibiayai APBD,” kata Rumra.
Apalagi, ingat politisi PKS ini tahapan Pilkada serentak dimulai pada bulan November 2023 mendatang.
“Makanya, kita kunjungan kerja ini dalam rangka persiapan. Apalagi, Pilkada serentak ini baru pernah digelar secara serentak se- Indonesia termasuk Maluku. Makanya, kita harus dengar kesiapan Catatan Sipil, Kesbangpol, KPU, Bawaslu, dan Polres,” terangnya.
Tak hanya itu, wakil rakyat dari daerah pemilihan Tual, Malra, dan Aru ini juga mengingatkan, ribuan tenaga kerja di PT Batu Tua Kharisma perusahaan tambang Tembaga, agar mereka masuk Kartu Tanda Penduduk (KTP).
“Kita minta penjelasan tenaga kerja di Romang dan Wetar. Kalau di Weda, orang kerja disana sudah pindah jadi penduduk setempat. Jangan mereka datang tapi malah penduduk Provinsi lain. Kebanyakan orang Maluku. Kita minta sejauhmana sehingga didiskusikan di Provinsi,” ingatnya.
Bakal calon anggota DPR RI dari dapil Maluku ini juga meminta persoalan, honorer, ASN, Kamtibmas, dan telekomunikasi menjadi atensi penting.
Para pimpinan OPD, KPU, Bawaslu, dan Kepolisian, kemudian memaparkan persoalan yang dihadapi.
”Semua catatan yang disampaikan menjadi masukan di Pemprov, Bawaslu Maluku bahkan KPU Maluku,” tutup Sangkala. (**)
Comment