by

Pasca Musdalub Hanura Maluku, Ketum OSO Bakal Digugat Sapulette

AMBON,MRNews.com,- Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) DPD Hanura Maluku telah berakhir dengan terpilihnya Achmad Ohorella secara aklamasi sebagai ketua DPD Hanura Maluku pengganti almarhum Yasin Payapo, Senin (21/3/22).

Namun pasca Musdalub, ada tinggalkan cerita. Selain ketidakhadiran salah satu kandidat ketua DPD, Mus Mualim, tapi juga kandidat ketua DPD Hanura Maluku lainnya, Ronny Sapulette rencana bakal menggugat Ketua Umum Oesman Sapta Odang (OSO).

Sapulette kepada awak media menilai, Musdalub tersebut ilegal karena selain “terkesan” dipaksakan, tetapi juga peserta dari DPC-DPC yang legal standingnya diragukan. Hal ini telah diperingatkan olehnya secara terbuka didalam forum Musdalub beberapa kali.

“3x beta telah peringatkan para pelaksana Musdalub, bahwa jika tetap dipaksakan untuk dilanjutkan maka dengan terpaksa beta akan melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan,” tegasnya di Ambon, Selasa (22/3).

“Gugatan terhadap ketua umum Hanura OSO atas dasar legalitas peserta Musdalub Hanura Maluku. Dimana SK DPC se-Maluku telah dibatalkan/dicabut DPP pada 11 Januari 2022 maka tidak ada lagi pengurus DPC. Namun tetap diakomodir jadi peserta Musdalub, jelas ilegal,” sambung anggota dewan penasehat DPP Hanura itu.

Menurutnya, apa yang dipersoalkan ini bukan masalah jabatan ketua DPD, tapi bagaimana semua elemen partai bisa mengikuti aturan partai yang baik dan benar sesuai dengan hati nurani.

Sebab pertanyaannya, bila itu Musdalub lanjutan maka sudah ada instruksi DPP pada 6 Januari 2022 lalu tentang Musda lanjutan untuk dua (2) calon yang sudah mendaftar dan berproses pada Musdalub 5 November 2021 lalu. Sebaliknya jika itu Musdalub ulang, berarti harus ada SK pembatalan oleh DPP terhadap Musdalub yang telah jalan sebelumnya.

“DPP hingga saat ini telah mengeluarkan SK maupun instruksi yang menyalahi aturan. Dan Musdalub Maluku itu diulang, bukan lanjut maka dianggap ilegal,” tukas Presiden Jong Ambon FC itu.

Karena ilegalnya Musdalub itu, Ronny telah sarankan agar proses pemilihan ketua DPD dikembalikan ke DPP untuk memilih dan memutuskan ketua DPD Hanura Maluku dengan tiga calon. Tapi karena diulang maka tidak ada opsi selain proses hukum.

“Saya sebenarnya tidak mau hadir di Musdalub. Sebab lagi urusi saya punya klub bola yang bertanding di Malang. Tapi karena cinta dan ingin selamatkan partai ini, saya harus memberi saran, pendapat terbaik demi keselamatan partai. Karena saya ini pendiri partai Hanura,” imbuhnya.

Ditambahkan, panglima tertinggi didalam partai politik adalah AD/ART dan peraturan organisasi (PO). Oleh sebab itu ketika ada yang menyalahi aturan, maka ada konsekuensi hukum.

“Jadi ketua partai ini adalah keterpanggilan kita untuk bisa memperhatikan, bukan gagah-gagahan. Sebab banyak sekali keinginan masyarakat untuk bergabung di partai ini dan bila partai ini dijalankan tidak sesuai aturan, maka masyarakat akan berpaling dari partai ini,” pungkasnya.

Menanggapi kabar hasil Musdalub ini bakal digugat Ronny Sapulette karena dinilai ilegal, Ketua DPD Hanura Maluku terpilih Ahmad Ohorella mempersilahkan Sapulette selaku kader partai menempuh langkah hukum baik di Mahkamah Partai maupun peradilan umum, pidana atau perdata.

“Silahkan saja itu hak beliau selaku kader. Tapi penting diingat, Musdalub ini jalan atas perintah DPP. Suasana sudah cair dan beta hanya pelaksana hasil Musdalub, on the track jalankan tugas kepartaian. Besok kita mulai fungsikan lagi kantor DPD,” urai mantan anggota DPRD kota Ambon itu. (MR-02)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed