by

Minta Ganti Untung Lahan Bandara Tepa, Keluarga Imasuli Datangi DPRD Maluku

AMBON,MRNews.com.- Keluarga Imasuly, pemilik lahan bandar udara Tepa di Desa Imroing, Kecamatan Babar, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) mendatangi Komisi I DPRD Maluku.

Kedatangan keluarga Imasuly berkaitan dengan lahan milik keluarga yang dipakai sebagai bandara Tepa namun belum pernah dibayar oleh Pemkab MBD.

Ketua Komisi I DPRD Maluku, Amir Rumra ketika membuka rapat dengan keluarga Imasuly mengatakan, perjuangan keluarga Imasuly mendapatkan ganti untung dari Pemda MBD sudah berlangsung sejak 13 tahun lalu.

“Mereka berjuang mencari keadilan, tapi sampai sekarang belum mendapat respon dari Pemda MBD. Makanya, melalui kuasa hukum keluarga Imasuly, Pak Umar Ohoitenan, menyurati Komisi I untuk memfasilitasi,” kata Rumra, ketika memimpin rapat di ruang komisi I, Rabu (29/3).

Hadir pada kesempatan itu, sejumlah anggota Komisi I, kuasa hukum keluarga Imasuly, dan perwakilan keluarga Imasuly, Ema Imasuly.

Ohoitenan akrab disapa Umar Kei mengatakan, tujuan pihaknya menyurati Komisi I karena klienya sudah 13 tahun perjuangkan hak, tapi sampai sekarang belum juga tuntas.

“Kami diberikan kuasa belum sebulan lalu. Kami kesini meminta komisi I menegaskan kepada Pemda khususnya Bupati MBD ambil langkah-langkah tegas selesaikan pembebasan lahan Bandar Tepa,” kata Umar Kei.

Dia menegaskan, klienya tidak menerima lahan Bandar di ganti rugi, namun ganti untung.

“Kesimpulan, bukan lahan diganti rugi. Klien kami ingin ganti untung. Bahkan perjuangan klienya agar mendapatkan haknya, tidak didukung Kepala Desa (Kades) Imroing. Kades Imroing seolah-olah mempersulit keluarga Imasuly” tegasnya.

Dia menuturkan, perencanaan pembangunan bandara Tepa, sejak 2010 lalu. Namun, klienya memperjuangkan hak mereka tidak kunjung ada solusi.

”Singkat cerita tahun 2022 hingga 2023, Bupati MBD surati Menteri Perhubungan terkait persiapan administrasi pembangunan bandara Tepa,”sebutnya.

Anggota Komisi I, Edison Sarimanela mengatakan, soal bandara Tepa, pemilik lahan sudah perjuangkan sejak lama.

“Prinsipnya, kami sebagai lembaga politik proses ini segera jalan. Siapkan seluruh bukti-bukti. Jangan sampai jadi lembaga pengadilan. Usul dan saran saya panggil atau temui Pemda MBD dan On The Spot di lapangan. Ini khan dibayar uang negara. Jangan sampai kedepan bermasalah. Ini agar pembayaran diselesaikan,”harapnya.

Anggota Komisi I Mumin Refra, dirinya apresiasi kasus ini dengan caranya adalah komisi melakukan OnThe Spot di lokasi bandara Tepa.

“Kita datangi Pemda MBD dan kades Imroing. Ini agar boboti hasil rekomendasi komisi. Bandara diselesaikan oleh negara sesuai tahapan dan aturan main. Kami minta kepada pak Umar siapkan dokumen-dokumen kepemilikan. Ini agar kami lakukan langkah-langkah kalau dokumen kuat. Ini perjuangan lama keluarga Umasuly,” ingat politisi PKB dari daerah pemilihan Tual, Malra, dan Aru.

Anggota Komisi I, Lucky Wattimury meminta, Umar Key bersama keluarga Imasuly membuat kronologis dari awal secara tertulis.

Sekretaris Komisi I, Michiel Tasaney mengatakan, Dewan adalah lembaga politik. Dia berharap, ada pertemuan lanjutan agar mencari formula dan solusi.”Kita selesaikan dengan baik tanpa membuat ibu Elma kecewa sebagai ahli waris,”ingat politisi Partai Golkar dari Dapil Buru-Bursel.

Wakil Ketua Komisi I, Jantje Wenno mengigatkan, persoalan lajan bandara di atur secara baik. Politisi Perindo dari daerah pemilihan Kota Ambon ini mengaku, agar tidak ada komplain atau bermasalah dikemudian hari.

“Jangan sampai ada komplain sana sini. Tanah urusan didareh . Kalau tidak program ini ditarik dan dialihkan pemerintah pusat. Masyarakat dambakan bandara. Kita kuatir Kalau program ini bisa dialihkan. Jangan tanah status adat, bicara betul saja. Kalau ganti rugi ke yang berhak. Ini agar proyek strategis ini berjalan. DPRD verifikasi surat masuk kita on the spot mendengar aspirasi masyarakat. Kalau ganti untung ditampung lewat APBD MBD,” jelasnya.

Amir Rumra dalam kesimpulan rapat berharap, dokumen dan bukti-bukti disampaikan kepada pihaknya.

”Kami back up. Ini karena beberapa kasus lahan yang kami tangani sudah Pemda dan pihak terkait sudah dibayar,”tambah politisi PKS dari daerah pemilihan Tual, Malra, dan Aru itu. (**)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed