AMBON,MRNews.com,- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Maluku dipastikan telah berganti nahkoda baru menjelang pendaftaran bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) Pemilu 2024 ke KPU yang rencananya dilakukan serentak dengan DPP, 11 Mei 2023 mendatang.
Artinya rezim Murad Ismail sebagai pemegang komando telah berakhir dan penggantinya akan diketahui bersamaan waktu pendaftaran Bacaleg ke KPU sesuai “surat sakti” Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Meski pucuk pimpinan bakal berganti, namun senior dan pendiri partai berlambang banteng moncong putih di Maluku juga menilai pengurus DPD PDI-P yang berada di dalam rezim Murad pun harus dibekukan sebab ikut “membiarkan” banyak kesalahan dilakukan sang “ketua” selama memimpin.
“Soal Carataker atau Plt Ketua DPD yang nanti DPP tentukan siapa, katong harus terima. Dengan catatan dia harus benahi benar dari awal. Dan baiknya pengurus DPD harus dibekukan DPP, karena mereka juga dalang kehancuran partai ini,” tegas senior PDI-P Maluku, Jusuf Leatemia.
Harusnya dibekukan pengurus DPD rezim Murad menurut Leatemia karena selama empat tahun berjalan, tidak ada sesuatu yang bisa diharapkan. Mereka tidak pernah memberi pendapat dan masukan yang baik ke Ketua DPD, tidak meluruskan berbagai kesalahan yang dilakukan Ketua DPD. Sehingga partai ini dipimpin istilahnya “semau gue”.
“Mereka (pengurus DPD-red) membiarkan saja, padahal tugas mereka beri masukan demi partai ini lebih baik. Baru tercipta lagi ada kekacauan di dalam tubuh partai ketika menggantikan Ketua DPD pasca isterinya keluar pindah partai lain. Kita juga mempertanyakan ada apa,” jelasnya.
“Dengan demikian katong harus ada perubahan baru lagi. Intinya pengurus DPD yang ada saat ini harus dibekukan DPD sebelum atau sesudah pendaftaran Caleg di KPU. Sebagai senior partai saya minta itu,'” pinta Leatemia melalui sambungan seluler, Selasa (9/5).
Namun menurutnya, keputusan yang diambil DPP dengan memecat Ketua DPD PDIP Maluku Murad Ismail adalah langkah yang bijak dan tepat. Hal itu patut diapresiasi. Akan tetapi langkah itu pula harus dibarengi pembekuan pengurus DPD menyeluruh.
“Kita semua harus benahi partai ini seperti dulu lagi. Karena partai sudah hancur berantakan maka DPD harus dibekukan, tidak ada cerita itu,” akunya.
Leatemia pun berharap, Plt Ketua DPD yang nantinya ditunjuk DPP bukanlah pengurus DPD saat ini seperti isu yang telah beredar. Akan tetapi baiknya langsung dari DPP. Sebab jika dari daerah, pasti ada juga kerikil dan minamilisir konflik interest demi penguatan konsolidasi partai dengan target hatrick Pemilu 2024.
“PDIP Maluku kedepan harus lebih baik, ketika semua perubahan itu terjadi. Seperti zaman almarhum Pa Jhon Mailoa, pa Karel Albert Ralahalu, pa Edwin Huwae pimpin begitu bagus partai ini, banyak kemenangan politik berhasil diraih apakah itu Pilpres, Pileg maupun Pilkada,” pungkasnya. (MR-02)
Comment