AMBON,MR.- Muhammad Nahwan Matdoan, salah satu kader PDI Perjuangan yang dipecat dewan pimpinan cabang (DPC) PDIP Kota Ambon dalam rapat pleno Jumat pekan lalu, beranggapan pemecatannya sebagai anggota PDIP oleh DPC Kota Ambon sebagai bentuk keputusan politik yang tidak tepat sasaran alias salah alamat.
Namun, dalam sindiran halusnya, Matdoan mengapresiasi keputusan DPC PDIP Kota Ambon dengan memandang semangat itu hanya demi memuaskan hasrat semua pihak.
“Seng apa tuh bro wanted (sapaan bagi wartawan). Itu semangatnya diapresiasi aja demi memuaskan semua pihak, cuman antua (sekretaris DPC dan pengurus DPC PDIP Kota Ambon) salah alamat kapa tuh,” ujarnya saat diwawancarai via laman facebook miliknya, Minggu (3/6/2018).
Alasan penilain keputusan DPC PDIP Kota Ambon salah alamat karena menurut Matdoan, dirinya tercatat sebagai kader PDIP kabupaten Maluku Tenggara (Malra) dan itu dapat dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota (KTA) resmi dari partai yang ditandatangani Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Sekjen Pramono Anung.
“Jadi angin lalu saja ade, sampe (sampai-red) memang ada sikap resmi dari DPP. Karena memang kewenangan pemecatan keanggotaan itu DPP. Kalau pemecatan jabatan struktural itu bisa pada tingkatannya. Tunggu abang fokus HEBAT dolo (dulu),” jelas Matdoan lagi.
Tak sampai disitu, diakui Matdoan, dirinya mengawali tugas dan tanggungjawab strutural partai dari bawah pun di DPC Malra, bukan Kota Ambon dan bahkan tidak pernah tercatat sebagai keanggotan Kota Ambon. Tak hanya itu, dirinya juga masih tercatat sebagai anggota badan pemenangan pemilu (Bappilu) DPD PDIP Provinsi Maluku dan bukan Kota Ambon. Sehingga merupakan keanehan bila keputusan pemecatan diambil oleh DPC Kota Ambon.
“Yang lucu lae (lagi-red), beta mau Caleg DPRD Provinsi Maluku dari Dapil 6 (Tual, Malra dan Aru), masa beta ambel berkas di DPC Kota Ambon bagaimana. Lalu harus bawa pulang akang (berkas-red) di DPC Kota Ambon? Kan lebeh (lebih) salah alamat lae,” heran Matdoan yang juga sekretaris tim pemenangan pasangan Cagub-Cawagub Maluku, Herman Koedoeboen-Abdullah Vanath (HEBAT).
Sebelumnya diberitakan, bertepatan dengan peringatan hari lahir (Harla) Pancasila, Jumat (1/6/2018), DPC PDI Perjuangan Kota Ambon dalam rapat pleno membuat keputusan politik dengan memecat salah satu kadernya, Muhammad Nahwan Matdoan dari statusnya sebagai anggota partai.
Pemecatan itu, karena Nahwan Matdoan yang juga salah satu anggota badan partai di provinsi, dianggap tidak tegak lurus/mengamankan, tidak terintegrasi dengan langkah-langkah pemenangan pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur Maluku yang diusung dan direkomendasi DPP PDI Perjuangan, yakni Murad Ismail-Barnabas Orno (BAILEO), tetapi sebaliknya melakukan akrobat politik dengan mendukung pasangan lain, Herman Koedoeboen-Abdullah Vanath (HEBAT).
“Sesuai laporan, pantauan kader, simpatisan PDIP, serta publish media, maka dalam rapat pleno DPC, kita mengambil keputusan politik dengan memecat Nahwan Matdoan, kader yang pernah mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif DPRD Kota Ambon dapil Sirimau II dengan perolehan suara 196 pada tahun 2014 sebagai anggota partai. Karena terbukti melakukan pelanggaran AD/ART partai pasal 22 dan 23 tentang larangan bagi anggota partai dan sanksi bagi anggota partai,” tandas Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Ambon, Jafri Taihuttu kepada awak media di sekretariat DPC Mangga Dua, Jumat (1/6/2018).
Keputusan pemecatan Matdoan, kata Taihuttu sudah disampaikan kepada Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Provinsi Maluku dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Serta supaya publik Maluku mengetahui bahwa yang bersangkutan bukan lagi bagian integral partai sehingga tidak dihubung-hubungkan dengan perbedaan keputusan politik partai. Karena yang namanya kader PDIP adalah pejuang partai dan harus mengamankan keputusan atau garis partai.
Keputusan politik tersebut juga diharapkan anggota DPRD Kota Ambon itu menjadi efek jera bagi semua pengurus dan kader partai agak selalu berada di jalur perjuangan yang selaras sebagaimana perintah partai. Karenanya, pasca rapat keputusan, pengurus langsung turun mensosialisasi hasilnya ke kecamatan-kecamatan, desa/kelurahan.
“Sampai saat ini DPC dan seluruh pengurus dibawahnya solid. Dan soal disiplin partai, yang menjadi keputusan partai, harus dijunjung tinggi dan dilaksanakan. Sehingga tidak ada kata lain bagi kader dan pengurus, harus tetap komitmen dan berjuang pada garis partai. Maka kita juga sudah pertegas bagi DPD agar berkas Bacaleg Matdoan yang dimasukannya, harus dikembalikan,” tegas ketua fraksi PDIP DPRD Kota Ambon itu. (MR-05)
Comment