AMBON, MRNews.com.- Kondisi keuangan pemerintah daerah (Pemda) Maluku yang terlihat tidak baik pada posisi Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2024.
Dimana lebih besar anggaran dipergunakan untuk membayar hutang pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan mendanai Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pilkada secara serentak menjadi perhatian serius DPRD Maluku.
Anggota DPRD Maluku Rovik Afifudin menegaskan, jika kondisi tersebut mesti disikapi secara bijak agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Maluku dalam berbagai program pembangunan.
“Walau saat peminjaman dana PT SMI sebesar Rp 700 Miliar sangat diam namun sekarang mesti berani terbuka untuk mencari solusi terbaik demi kepentingan rakyat Maluku,” ujarnya di DPRD Maluku.
Karena itu, menurut politisi PPP asal daerah pemilihan Kota Ambon itu perlu mengambil langkah politik dimana Pemda dan DPRD Maluku menyurati PT SMI untuk meminta penundaan pembayaran hutang di tahun 2024 ke 2025.
“Kalau dari akuntansi keuangan sebenarnya Maluku tidak mampu membayar hutang ke pemerintah pusat melalui PT SMI. Karena itu kita butuhkan pengertian pemerintah pusat untuk menunda pembayaran hutang tahun 2024 ke tahun 2025, ini hutang wajib bayar tetapi kita meminta penundaan,” ujar Afifudin .
Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada di tahun 2024 yang digelar serentak menurut Afifudin membutuhkan keuangan daerah yang cukup besar. Karena itu jika ditambah dengan membayar hutang ke PT MSI maka daerah sangat kesulitan
Sementara itu, anggota DPRD Maluku dari Fraksi Demokrat, Halimun Saulatu menegaskan, jika jangan menyurat namun mendatangi PT SMI untuk menyampaikan secara langsung kondisi keuangan pemerintah daerah di tahun 2024.
“Kalau saya jangan menyurat kita datangi PT SMI agar menyampaikan langsung apa yang jadi keinginan. Karena situasi daerah yang tidak memungkinkan dari sisi keuangan,” tegasnya.
Ditambahkan, jika dirasa perlu meminta PT SMI untuk mendiskon pembayaran hutang sebesar 50 persen agar dapat digunakan untuk melakukan berbagai program pembangunan.
Kondisi keuangan daerah Maluku di tahun 2024 tergambar dalam sambutan Gubernur Maluku, Murad Ismail yang dibacakan Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Nataniel Orno yang mengatakan kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran Pendapatan Daerah untuk tahun anggaran 2024.
“Dimana belanja daerah yang mencerminkan program dan langkah kebijakan dalam upaya Peningkatan pembangunan daerah, belum dapat mencapai hasil maksimal karena adanya beban anggaran untuk Pemilu dan Pilkada serentak, dan kebijakan pemerintah terkait Dana Alokasi Umum yang telah ditentukan pemanfaatannya, serta kebijakan pembiayaan daerah yang menggambarkan upaya untuk menutupi defisit dan/atau memanfaatkan surplus Anggaran Daerah” ujar Orno saat rapat Paripurna penyampaian dokumen KUA-PPAS APBD Maluku tahun Anggaran 2024, di DPRD Maluku, Kamis (16/11).
Karena itu Afifudin menegaskan perlu langkah politik secara cepat agar dapat memberikan solusi penggunaan keuangan daerah di tahun 2024. (MR-01)
Comment