AMBON,MRNews.com,- Masyarakat kota Ambon dibeberapa titik masih mengeluhkan krisis air bersih yang masih terjadi sedari Januari hingga kini, apalagi ditengah pandemi Covid-19. PDAM kabarnya tak ambil pusing dengan tetap menagih iuran harga normal kepada warga meski air tak mengalir tiap waktu.
DPRD Kota Ambon sebagai representasi masyarakat pun mendesak PDAM Kota Ambon yang sebagai perusahaan plat merah milik pemerintah harus memberikan keringanan berupa pemotongan setengah harga iuran kepada warga yang airnya tak kunjung normal.
“Kalau daya bayarnya tak normal, harganya setengah. Khan ada kebijakan pemerintah. PDAM perusahan plat merah pemerintah, tidak masalah. Kalau bagi saya PDAM harus beri keringanan harga bagi warga terkhusus yang airnya berjalan tidak normal seperti wilayah Kebun Cengkeh, Batumerah, Galunggung,” tegas Wakil Ketua DPRD Kota Ambon Rustam Latupono.
Apalagi kata dia, himbauan pemerintah selalu ajak warga rutin cuci tangan guna hindari penyebaran corona. Sehingga penting tiap harinya operasi air bersih dilokasi krisis air bersih, tak saja satu atau dua kali.
“Kalau kondisi begitu, warga mau cuci tangan pakai apa, air tidak mengalir. Baiknya drop mobil-mobil tangki tiap hari ke semua lokasi yang krisis air. Bagi ke mereka. Agar himbauan tetap dirumah dan cuci tangan, kena. Operasi air bersih tiap hari itu baru benar,” himbaunya di DPRD Ambon, Jumat (24/4).
Disinggung apakah nanti DPRD akan keluarkan rekomendasi terkait masalah ini, bagi Latupono, demi kepentingan meringankan masyarakat, DPRD siap menempuh jalan tersebut sebagai penegasan. Sebabnya, diharapkan setelah pandemi Covid usai, segera dicakapkan hal ini.
“Untuk rakyat, apapun kita akan buat. Karena kita ini wakil rakyat, bukan wakil siapa-siapa. Air ini paling penting, jadi kebutuhan dasar. Di medsos saja banyak keluhan, katong mau klarifikasi percuma. Saat ini, desakan kami ke PDAM untuk warga yang tidak alami air full, harus ada kebijakan,” sebut politisi Gerindra. (MR-02)
Comment