by

KPID Maluku: 76 Tahun, Negara Belum Hadir di Maluku

AMBON,MRNews.com,- Tepat 17 Agustus 2021, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan ke 76. Dua hari kemudian atau 19 Agustus, Provinsi Maluku juga akan berusia 76 tahun.

Dalam semarak 76 tahun ini, tentu lahirkan banyak harapan dari berbagai kalangan. Sebagai bentuk evaluasi perjalanan NKRI sejak merdeka dari penjajahan puluhan tahun lalu. Bahwa merdeka kata Sang Proklamator, Bung Karno, adalah sebuah jembatan menuju kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Artinya, hingga memasuki 76 tahun saat ini, kemerdekaan itu mesti dirasakan semua warga negara tanpa terkecuali. Faktanya, masih saja ada teriakan minor di pelosok-pelosok negeri. Karena 76 tahun menanti kehadiran negara, namun tak pernah kunjung datang.

Kendati demikian, tak sedikit pun mengurangi akan rasa cinta tanah air Indonesia. “Garuda tetap di Dada’’.

Tercatat Provinsi Maluku, merupakan satu diantara 8 Provinsi menjadi saksi kemerdekaan NKRI kala itu. Namun hingga saat ini, belum merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya. Seakan-akan Negara menganaktirikan Maluku. Benar, “Maluku ini bukan daerah tertinggal tapi ditinggalkan,”

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Propinsi Maluku dalam semangat HUT 76 tahun NKRI, menilai, Negara dari segi informasi belum hadir di Maluku.

Padahal, pasal 28F Undang-Undang 1945 dengan jelas telah memberikan ruang bagi setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan segala jenis saluran yang tersedia.

Berdasarkan pasal 28F UU 1945, maka konsekuensinya adalah negara harus hadir apapun bentuknya. Sementara di Maluku ini negara belum hadir, lantaran Lembaga Penyiaran Publik (LPP) belum ada di semua Kabupaten/Kota yang ada di Maluku.

“Artinya, kita merdeka 17 Agustus, tapi merdeka informasi itu belum. Merdeka artinya negara mampu memenuhi hak informasi masyarakat Indonesia secara gratis terutama masyarakat di daerah perbatasan dan terpencil,” ungkap Ketua KPID Maluku Mutiara Dara Utama, Selasa, (17/8).

Pasal 8 UU nomor 32 tahun 2002 itu, KPI mempunyai tugas untuk menjamin masyarakat memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia.

Itu berarti, KPID merupakan satu-satunya lembaga negara yang bisa menjamin masyarakat memperoleh informasi lewat lembaga penyiaran. Baik itu lembaga penyiaran publik, swasta, komunitas, maupun berlanggan.

“Karena hanya dengan itu, masyarakat bisa mendapatkan informasi secara gratis. Berbeda dengan media cetak yang tidak menjangkau pedesaan juga akses internet yang sulit dijangkau karena mahal,” terangnya.

Menurut Utama, di Maluku, ada banyak media penyiaran, namun lebih mementingkan kepentingan golongan tertentu. Tidak menjawab kebutuhan masyarakat. Akibatnya, masyarakat maluku selama ini hanya menerima informasi yang tidak dibutuhkan.

“Itu yang terjadi hingga saat ini di Maluku. Bahwa di Maluku banyak media penyiaran, tapi tidak menjawab kebutuhan masyarakat lokal. Bahkan diluar sana, banyak juga yang tidak tahu Maluku,” urai Ketua KPID Maluku dua periode.

Hal itu sambungnya, karena siaran lokal tentang Maluku tidak setiap saat. Parahnya lagi, orang di Maluku tidak menerima informasi yang dibutuhkan. Baik dari segi informasi ekonomi maupun politik.

“Misalnya iklan Mc’Donald. Ngapain orang di Tepa dengar kalau itu tidak ada disana. Kan itu bukan yang kita butuhkan. Saya tahu satu-satunya yang mengurus bagian informasi adalah kita KPID, tapi kita juga terbatas. Maka perlu perhatian pemerintah agar dapat menjamin informasi yang diterima masyarakat itu benar-benar sesuai yang dibutuhkan,” pungkasnya. (**)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed