by

Komisi I Mediasi Tapal Batas Malteng-SBB

AMBON,MRNews.com.- Komisi I DPRD Provinsi Maluku memediasi persoalan tapal batas antara Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) dan Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) dengan mengundang pihak-pihak .

Ketua komisi I , Amir Rumra menyampaikan jika komisi I memfasilitasi persoalan tapal batas Malteng dan SBB yang cukup lama tak kunjung terselesaikan akibat dari implementasi Undang-undang (UU) nomor 40 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten SBB, Kabupaten SBT dan Kabupaten kepulauan Aru.

“Ini menyangkut persoalan Batang Tubuh dan lampiran yang ada dalam UU No 40 tahun 2003 yang mengakibatkan semua proses-proses dokumen yang di sampaikan pada komisi menyangkut tahapan-tahapan, baik itu judicial review dan terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) no 29 yang di sampaikan” ujarnya.

Diakui Rumra jika ada sedikit kesulitan terkait dengan masyarakat yang ada di tanjung sial yang keberadaan desa induk ada di Malteng Pulau Ambon yaitu Ureng, Asilulu dan dua desa lainnya.

Kalau mengacu pada ketentuan yang ada pada dokumen, maka secara sah berada pada wilayah SBB . Jika mengacu pada UU No 40 tahun 2003 , baik lampiran maupun batang tubuh semua menjelaskan itu milik SBB termasuk ada judicial review yang ada di Malteng UU juga sama.

Diketahui jika Pemda Provinsi sudah memfasilitasi beberapa kali terkait tapal batas ke Pemerinta pusat, tapi mereka kembalikan lagi pada UU 40 tahun 2003 karena keputusan sudah inkrah.

“Kita berusaha menjaga agar jangan dari keputusan UU No 40 tahun 2003 terjadi persoalan . Semoga ada pintu masuk dari Pemda Maluku , mudah-mudahan ada ruang untuk kita bicarakan untuk di selesaikan “.(MR-01)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed