by

Kelola DD, Raja Hutumuri Didemo & Siap Dipolisikan, Warga : Sarat Masalah

AMBON,MRNews.com,- Raja Negeri Hutumuri Kecamatan Leitimur Selatan Freddy Benjamin Waas didemo sejumlah warga didepan kantor Negeri, Jumat (14/1/22).

Waas didemo lantaran sejumlah warga itu menganggap tidak adanya transparansi dan banyak masalah terjadi dalam pengelolaan Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD).

Abraham Matuankotta disela-sela aksi mengatakan, pengelolaan DD/ADD untuk tahun 2021 yang diperkirakan mencapai Rp 5 Miliar itu, sangat tidak transparan.

Bagaimana tidak, selama ini tidak pernah ada proyek yang pelaksanaannya diketahui masyarakat. Laporan realisasi juga sama persis dengan rancangan anggaran biaya.

Masalah lainnya kata demonstran melalui Abraham, hampir semua pengurus lembaga desa, berasal dari keluarga Raja Hutumuri.
Badan pengurus desa juga mati suri.

“Mereka semua makan gaji buta. Lebih miris, Raja memegang semua uang. Tugas bendahara hanya untuk di Bank saja. Bahkan, perangkat desa yang jujur dan vokal, disingkirkan,” ungkap Abraham disela aksi kepada awak media.

Selain itu, dia mengaku, banyak pelaksanaan kegiatan terlambat dari jadwal. Padahal semua anggarannya sudah tersedia.

Parahnya lagi, peserta musyawarah desa setiap tahun, hanya orang-orang tertentu dan itu-itu saja.

“Patut dipertanyakan, ada apa sebenarnya.
Belum lagi semua belanja barang/jasa juga dimonopoli Raja. Bahkan BUMDES yang ada di Hutumuri sampai sekarang juga tidak alami perkembangan apapun,” terangnya.

Selanjutnya fakta lain kata dia, pemerintah negeri sangat marah, jika ada masyarakat yang menanyakan terkait anggaran kegiatan dan anggaran desa.

“Berarti ada yang tidak beres kan. Yang membuat curiga juga, Raja dan perangkat desa dalam waktu singkat mampu membeli mobil dan rumah, dengan biaya ratusan juta rupiah,” bebernya.

“Padahal kalau mau dilihat, sumber penghasilan mereka tidak sepadan dengan apa yang terlihat sebagai pendapatannya. Kami akan usut semua persoalan ini,” sambung dia.

Dia mengaku, pihaknya telah kumpulkan berbagai bukti untuk melaporkan adanya dugaan korupsi terhadap pengelolaan DD/ADD Negeri Hutumuri, ke Polda Maluku maupun Kejari Ambon.

“Banyak sekali program fiktif dan mark up anggaran yang dilakukan. Kami punya semua bukti itu, hanya tidak bisa dibeberkan sekarang. Nanti akan kami buka saat melaporkan semua ini ke penegak hukum,” ungkap Abraham.

Bahkan ditambahkan, sejak 2016 hingga 2021 lalu, Pemerintah Negeri tidak pernah melibatkan masyarakat, untuk membicarakan terkait programnya yang nantinya dikerjakan menggunakan DD/ADD. (MR-02)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed