by

Kawasan Kumuh di Wainitu, Waihaong & Silale Siap Ditata Kualitasnya

AMBON,MRNews.com,- Kawasan kumuh di Kelurahan Wainitu, Waihaong dan Silale Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon tahun ini siap ditata kualitas permukimannya menjadi lebih baik dan layak, dengan total anggaran Rp 11 miliar.

Kepastian itu terjadi kala diletakannya batu pertama dimulainya pekerjaan peningkatan kualitas permukiman kumuh ditiga kawasan itu oleh Walikota Ambon Richard Louhenapessy, Kepala BSP Wilayah Maluku, Abdul Halil Kastela, Kepala Dinas PRKP Kota Ambon, Rustam Simanjuntak di Ruang Terbuka Publik (RTP) Pantai Wainitu, Jumat (3/9).

Sebagai ketua Pokja project tersebut, Rustam Simanjuntak mengakui, pekerjaan infrastruktur peningkatan kualitas permukiman kumuh akan dikerjakan PT. Nailaka Indah sebagai pemenang lelang, dengan nilai kontrak Rp.11,5 Milyar.

“Sesuai perencanaan teknis yang telah dibuat, berbagai sarana prasarana yang akan dibangun antara lain; pekerjaan jalan dibelakang RTP dengan panjang 378 meter, pekerjaan drainase (385 meter), pekerjaan drainase dan trotoar di Waihaong–Silale (1.279 meter), pekerjaan jembatan kayu (103 meter), pekerjaan trotoar Christiani Centre (300 Meter), serta pekerjaan pendukung lain seperti PJU dan sarana penunjang RTP,” terangnya.

Sementara Walikota Ambon katakan, pekerjaan peningkatan kualitas permukiman kumuh, merupakan wujud keseriusan Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon dalam menyelesaikan permasalahan kumuh yang terjadi di kota ini.

“Berbagai upaya penanganan kumuh telah dilakukan pemerintah, salah satunya adalah Program Kotaku, yang diharapkan dapat menjadi platform kolaborasi dalam penanganan kumuh,” terangnya.

Program peningkatan kualitas dan pencegahan timbulnya kumuh baru, dilakukan bukan hanya lewat kegiatan skala lingkungan, tetapi juga lewat peningkatan kualitas permukiman kumuh skala kawasan, seperti yang akan dilaksanakan di Kawasan Wainitu.

“Sebagaimana RTP Wainitu yang menjadi bagian dari program peningkatan kualitas permukiman kumuh telah diresmikan pada 2019 oleh Menteri Keuangan, tetapi pengelolaannya baru saya tahu diserahkan kepada Pemkot Ambon, sehingga perlu pemeliharaan terhadap berbagai fasilitas pendukung seperti taman, peneragan jalan umum (PJU), jaringan Wifi, dan lain sebagainya,” jelasnya.

Dikatakan Walikota, dalam proses pekerjaan infrastruktur ini ada masyarakat yang harus terdampak, baik lahan maupun asset lainnya. Sehingga, Pemkot Ambon harus memberi kompensasi bagi warga terdampak dan tidak menutup mata terhadap dampak yang ditimbulkan.

Bukan itu saja, Pemkot melalui APBD dalam tahun ini telah menaganggarkan proyek perubahan fasat, dengan membalikan rumah penduduk di pantai Wainitu sehingga menghadap ke laut.

“Seharusnya ada 23 rumah yang kita kerjakan tetapi karena refocusing anggaran, hanya 17 rumah yang terealisasi,” jelasnya.

Khusus kepada warga Wainitu, Walikota berharap agar pekerjaan infrastruktur peningkatan kualitas permukiman kumuh ini dapat diawasi bersama karena proyek ini untuk kepentingan warga sendiri.

“Jika kawasan ini menjadi indah bukan tidak mungkin ada banyak event tingkat kota yang kita selenggarakan disini,” tandasnya.

Ditempat serupa, Kepala Balai Prasarana permukiman Wilayah Maluku, Abdul Halil Kastela katakan, pekerjaan infrastruktur Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di Kawasan Wainitu yang masuk dalam program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) telah dimulai sejak 2018 dengan pembiayaan dari Bank Dunia.

“Pembangunannya dilaksanakan dalam skala lingkungan, yang melibatkan masyarakat, maupun skala kawasan,” kunci Kastela. (MR-02)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed