AMBON,MRNews.com,- Sikap menghalang-halangi dari pihak kepolisian terhadap wartawan yang hendak masuk dan meliput acara pelantikan Walikota – Wakil Walikota Tual dan Bupati – Wakil Bupati Maluku Tenggara (Malra) di lantai VII kantor Gubernur Maluku, Rabu (31/10) mendatangkan kecaman dan meminta Kapolres Pulau Ambon dan Pp Lease, AKBP Sutrisno Hadi Santoso bahkan Kapolda Maluku, Irjen Pol Royke Lumowa untuk menegur bawahannya, Kabag Ops Polres Pulau Ambon dan Pp Lease.
Pasalnya, perbuatan Kabag Ops Polres Ambon dan Pp. Lease yang juga mantan Kasat Intel Kabupaten Buru, AKBP Amin bersama pasukannya dalam pengamanan pelantikan tersebut, mencoba menghalang-halangi wartawan untuk meliput, sehingga ini sangat bertentangan dengan tugas wartawan di lapangan untuk mencari dan mendapat Informasi.
“Kabag Ops, AKBP Amin bukan saja melarang atau menghalang-halangi wartawan tetapi hampir melakukan tindakan kekerasan. Bukan saja para wartawan yang dilarang atau dihalang-halangi tetapi sejumlah Anggota DPRD dari Kota Tual dan Kabupaten Malra serta kepala-kepala dinas juga mendapat perlakuan demikian,” ujar salah satu wartawan korban penghadangan, Berty Tatang dalam keterangannya kepada awak media, Rabu (31/10).
Untuk itu dirinya mintakan kepada Kapolda Maluku dan Kapolres untuk menindak tegas Amin, mengingat tindakannya telah menyalahi Undang-undang 40 Tahun 1999 tentang Pers yang dilindungi kebebasannya dalam mencari, informasi atau peristiwa untuk diberitakan.
“Undang-undang 40 Tahun 1999 pasal 18 ayat 1 menegaskan, setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat dan menghalangi kerja pers, akan dihukum penjaran selama 2 tahun dan denda Rp 500 juta. Maka tindakan Amin masuk ranah itu dan fatal jika tidak ditindak. Sehingga kami minta pa Kapolda secepatnya menindak tegas Amin atas perbuatan yang tidak memikirkan panjang terkait kinerja pers di lapangan,” harapnya. (MR-02)
Comment