by

Izin Dikantongi, Sadli Lie Bantah Serobot Lahan Milik Negara di Belakang Rumahnya

AMBON,MRNews.com,- Pelaksana tugas (Plt) Sekda Maluku Sadli Lie mengirim anak buah untuk membelanya atas dugaan penyerobotan lahan milik negara tepat dibelakang rumah pribadinya di kawasan Kebun Cengkeh.

Ialah Kepala Seksi Pengamanan Hutan dan Penegakkan Hukum Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, Jerold Leasa yang kemudian membantah tuduhan terhadap “bosnya” itu. Meski dalam kasus ini, menyangkut pribadi Sadli, bukan jabatannya.

Menurut Jerold, Sadli secara pribadi tidak pernah lakukan penyerobotan diatas tanah tersebut. Karena saat beliau ingin membangun gudang secara semi parmanen itu, beliau meminta ijin kepada Koordinator UPT di Balai KSDA.

“Pembangunan gudang semi permanen ukuran 1×3 itu sebelumnya sudah mengantongi izin dari koordinator UPT di Balai KSDA. Jadi tuduhan itu sama sekali tidak berdasar,” tandas Jerold usai ke TKP, Selasa (31/8).

Apalagi kata dia, bangunan itu hanya sementara, sebab sewaktu-waktu nanti bila sudah tidak dipakai, bisa dibongkar.

“Bangunan berupa gudang yang dibangun diatas tanah negara itu, sewaktu-waktu bisa dibongkar. Tidak ada yang sulit disitu, karena ukurannya pun kecil. Maka bila dibilang lahan diserobot, keliru,” akuinya.

Diketahui, lahan yang diduga diserobot berada di kawasan Kebun Cengkeh Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau, Ambon seluas 12,5 M2. Aset seluas 2.109 M2 ini, sesuai sertifikat hak pakai No. 25 tahun 1996, telah tercatat pada SIMAK BMN Balai KSDA Maluku.

Dikatakan Jerold, status lahan tersebut merupakan eks departemen Kehutanan. Namun dalan UU Nomor 22 tentang Pemerintah Daerah tahun 1999, dalam amanatnya menyarankan aset-aset itu diserahkan ke Pemerintah Provinsi Maluku.

Kemudian dari UU itu keluarlah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 tahun 2001. PP itu tentang cara penyerahan aset-aset tersebut. Dimana sebelum diserahkan kementerian menghapus dari pencatatan aset, yang selanjutnya diserahkan ke Pemda barulah dicatat kembali dalam aset Pemda.

“Setelah itu keluarlah Keputusan Presiden nomor 157 tahun 2000 tentang pembentukan tim. Pembentukan tim kerja ini sebagai Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemda dan UU nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan,” bebernya.

Tim ini lanjutnya, selain mempercepat otonomi daerah tadi, tapi juga berkeja di provinsi-provinsi yang akan menyerahkan aset-aset tersebut. Sehingga tugasnya adalah memferivikasi aset-aset daerah untuk diserahkan ke daerah-daerah masing-masing.

“Maluku, saat tim di bentuk dalam konflik sosial sehingga tim ini sampai saat ini belum bekerja mengiventaris hal-hal tersebut di Maluku,” jelasnya.

Menteri Kehutanan juga sambungnya, mengeluarkan peraturan Nomor 58/KPTS-2/2001 tentang penghapusan barang milik kekayaan negara Departemen Kehutanan dan tindaklanjutnya dialihkan ke Pemda/instansi lain.

“Keputusan ini keluar terhadap 25 Provinsi di Indonesia minus Maluku, karena tim yang dibentuk tidak pernah bekerja di Provinsi Maluku,” akuinya.

Akibat dari itu menurut Jerold, Pemda Maluku melalui surat Gubernur sudah meyurati Menteri Keuangan sebagai kementerian yang mengelolah barang kekayaan milik negara untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Kementerian Kehutanan juga lanjutnya, disurati dalam rangka pembangunan bangunan Konservasi yang sementara dilakukan oleh UPT BKSD di Kebun Cengkih tersebut.

“Kalau tidak salah pembangunan konservasi satwa liar. Inikan tanah yang sudah seharusnya diserahkan. Maka saat pembangunan itu, Kepala BKSDA tidak pernah berkoordinasi dengan Pemda. Sehingga kami menganggap, berdasarkan tata hubungan kerja dia di daerah, dia harus koordinasi dengan Pemda,” tegasnya.

Pihaknya lantas meminta Menteri Kehuatan menghentikan proses pembangunan tersebut selama persoalan ini belum diselesaikan oleh Menteri keuangan.

“Jadi sampai saat ini, belum ada jawaban dari Menteri Keuangan maupun dari Menteri kehutanan,” kuncinya. (MR-02)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed