AMBON,MRNews.com,- Upaya pemulangan warga Kariu, pengungsi konflik sosial di Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) terus alami progres signifikan.
Pihak Kantor Staf Presiden (KSP) pun kembali menggelar pertemuan bersama pemerintah daerah (Pemda), unsur TNI-Polri termasuk tokoh adat dan masyarakat setempat guna memastikan kesiapan pemulangan pengungsi Kariu bisa berjalan lancar.
Rapat secara virtual dipimpin Kepala Deputi II KSP Abetnego Tarigan. Sementara Pemda dan unsur TNI-Polri mengikut dari ruang kerja kepala Dinas PUPR Maluku di Kota Ambon, Rabu (14/12).
“Pertemuan ini kami lakukan guna update perkembangan terkini dan kedepan. Sebab kita berencana 19 Desember 2022 akan melaksanakan pemulangan dan secara perlahan akan merealisasikan tuntutan/ harapan masyarakat baik rehabilitasi, rekontruksi dan juga perladangan serta kebun dan tempat upacara adat,” ujar Tarigan.
Dalam Rakor itu, Penjabat Bupati Maluku Tengah, Muhamat Marabessy katakan, langkah-langkah konkrit dan terukur telah dilakukan dalam rangka pemulangan, sekaligus merumuskan rencana aksi jangka pendek dalam tujuan pemulangan pengungsi desa Kariu.
”Rapat ini akan kita integrasi dalam agenda yang tepat dimana pada 19 Desember 2022 pemulangan dan tanggal 20 Desember 2022 Natal bersama. Pasca insiden kemarin (pembakaran rumah), kami berkoordinasi dengan semua lini dalam rangka pemulangan,” ucap Marasabessy.
Sementara dari pernyataan sikap negeri Pelauw, masyarakat meminta untuk tidak beraktivitas di kawasan Hua Rual yang ditetapkan dengan keputusan Bupati Nomor 590-745 Tahun 2022. ”Untuk pengembalian batu keramat kami sudah laksanakan di lokasi Hua Rual,” ucapnya.
Kemudian, terkait permintaan maaf warga negeri Kariu, juga sudah dilaksanakan. Marasabessy lantas bacakan pernyataan permohonan maaf menyikapi tuntutan masyarakat negeri Pelauw dalam upaya mewujudkan perdamaian Negeri Pelauw dan Kariu.
Atas nama pemerintah dan masyarakat negeri Kariu menyampaikan sikap. Pertama atas pemberitaan dalam bentuk postingan status di media sosial yang menyatakan bahwa masyarakat Pelauw dengan praktek ritual adatnya adalah kegiatan yang bersifat penyembahan berhala.
”Dengan ini kami nyatakan sesungguhnya kami masyarakat Kariu sangat menghormati dan menjunjung tinggi ritual adat tersebut merupakan kepercayaan masyarakat Pelauw yang telah hidup dan bertumbuh secara turun temurun sehingga perlu dilestarikan sebagai aset budaya dan pariwisata,” ucapnya saat sampaikan pernyataan maaf warga negeri Kariu.
Kemudian, terkait pengrusakan situs adat sebagai salah satu akar masalah konflik sosial Negeri Pelauw dan Kariu, dengan tegas disampaikan Marabessy, pemerintah dan masyarakat Kariu menyatakan tidak pernah melakukan tindakan pengrusakan tersebut.
”Kami akan sampaikan pernyataan permohonan maaf ini di sosial media serta kita juga akan mensosialisasikan kepada masyarakat Pelauw. Kami juga sudah menyiapkan 2000 tanaman cengkeh dan pala,” sebutnya.
Kemudian, keputusan tapal batas Pemda bersama TNI-Polri sudah melaksanakan, sehingga 5 point tuntutan warga negeri Pelauw, juga telah dilaksanakan.
Dalam kesempatan itu juga, Marasabessy sampaikan rencana pemulangan pengungsi, yang terdiri dari 109 kepala keluarga (KK) pada 19 Desember 2022 mendatang, transportasi yang akan digunakan yakni kapal motor laut untuk pemulangan pengungsi.
”Sementara skenario berikutnya kami akan lewati jalur darat sehingga sekaligus melakukan rekonsiliasi dengan masyarakat Hulaliu. Terkait pembiayaan, dana yang telah kami siapkan sebesar Rp. 113 juta untuk pemulangan pengungsi nanti, disamping sembako dan kebutuhan lainnya,” beber Marasabessy.
Sementara untuk rehabilitasi perumahan akan bekerjasama dengan TNI-Polri. Sedangkan BLT dari dinas sosial akan disalurkan selama 3 bulan dengan besaran 335.000 per KK disamping bantuan dari Kementerian Sosial.
Termasuk disiapkan juga dana untuk penerangan dan merahabilitasi air bersih, pos pengamanan juga sudah disiapkan, yang mana pengerjaannya akan dibantu TNI-Polri.
“Dana yang sudah kami siapkan untuk seluruh proses itu sebesar Rp 7.6 miliar. Sementara yang mendesak dibidang pendidikan, bagi pendidikan dasar Rp 199 juta sudah kami siapkan. Untuk penyuluhan pertanian pun sudah kami siapkan dengan menyalurkan dana Rp. 90.000.000 bagi tenaga penyuluhan pertanian di Pulau Haruku dan sekitarnya,” ucap Marabessy lagi.
Sedangkan berkaitan pengamanan tambah Marasabessy, melibatkan TNI-Polri khususnya anak daerah pulau Haruku untuk pengamanan dan acara adat pemulangan nanti.
Di tempat yang sama, Kapolresta Ambon dan Pp Lease, Kombes (Pol) Raja Arthur Simamora melaporkan, terkait pengamanan ada 152 personil dikerahkan. ”Dimana komunikasi yang kami lakukan adalah sebagai tim yang dikomandoi bupati,” kata Kapolresta.
Sedangkan dari hasil koordinasi bersama Raja Pelauw, ada dua hal diminta. Permintaan maaf secara terbuka dan sosialisasi ke masyarakat khususnya warga akar rumput.
”Pengamanan pemulangan sampai dengan Natal, kami akan melibatkan masyarakat pulau Haruku sehingga dapat berjalan aman. Pemulangan ini juga akan kami lakukan secara tradisi adat dengan dihadiri seluruh raja-raja se-Pulau Haruku,” tandas Simamora.
Adapun Penjabat Sekda Maluku, Sadali Ie mengaku, apa yang menjadi rencana aksi pemulangan pengungsi suda tepat. Namun, dia sarankan untuk mengkolaborasikan dengan pendekatan kearifan lokal (adat). ”Intinya, Pemprov Maluku mendukung apa yang dilakukan Pemda Malteng,” sarannya.
Raja negeri Pelauw, Rasyad Effendi Latucosina menegaskan, pihaknya konsisten mendukung pemulangan pengungsi warga Kariu. Namun mengenai (batu keramat) yang asli, belum ditemukan sampai saat ini dan hal tersebut harus jadi perhatian.
“Kemudian terkait insiden 12 Desember 2022, itu karena tidak ada koordinasi dengan kami dan juga permohonan maaf belum juga disampaikan warga Kariu. Soal ganti rugi tanaman akan berjalan situasional, Pemda Malteng juga dalam waktu singkat sudah harus keluarkan keputusan batas tanah negeri Kariu, termasuk menyangkut keamanan perlu stasioner,” pinta Effendi.
Diketahui, selain kehadiran pihak-pihak tersebut, Rakor juga diikuti Asisten Deputi Bidang Mitigasi Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK, Asisten Deputi Koordinasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah Kemenko Polhukam, Direktur Kewaspadaan Nasional Kemendagri, Danrem 151/Binaiya, Kasrem 151/Binaya, Dandim 1504/Ambon.
Kapolsek Pulau Haruku, Kepala Kecamatan Pulau Haruku, Satuan Tugas Rekonsiliasi, Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Konflik Sosial di Kecamatan Pulau Haruku, dan Komandan Satgas Kodim, Komandan Satgas Yonarmed 1 Divif 2 Kostrad serta tokoh agama, adat, masyarakat dan pemuda kedua negeri. (MR-02)
Comment