AMBON,MRNews.com,- Pasca meninggalnya Firman La Tolle (20), warga Waiheru yang dianiaya dan dibuang dibawah Jembatan Merah Putih (JMP) oleh dua pemuda, A dan R beberapa waktu lalu yang kemudian sudah jadi tersangka, DPRD maupun warga kota mendesak dibangunnya pos keamanan/jaga dan CCTV di JMP.
Sebelumnya, kasus meninggal di JMP pun sudah terjadi dan dialami seorang mahasiswa Unpatti Ambon yang dibunuh. Pemerintah dan aparat keamanan pun diminta segera sikapi persoalan itu.
“Dengan terjadinya kasus pembunuhan Firman La Tolle dan sebelumnya juga pernah ada kasus serupa, ini harus jadi perhatian pemerintah provinsi, kota, aparat kepolisian maupun pihak BPJN yang punya JMP agar segera dibangun pos jaga disana,” tandas aktivis pemuda, Kristian Sea kepada media ini, Selasa (24/8).
Terpisah, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Ambon, Saidna Azhar Bin Tahir mengaku, pihaknya pernah mengundang Pemkot dan Polresta Ambon untuk membicarakan langkah-langkah terhadap situasi di JMP.
“Waktu itu kita minta Pemkot siapkan fasilitas pos jaga, paling tidak di lokasi perempatan Poka. Kita juga minta Pemkot berkoordinasi dengan Balai Jalan untuk memasang CCTV disetiap badan jalan di JMP. Tapi sampai saat ini tidak jalan,” tuturnya via seluler, Selasa.
Karena itu, dia mengaku akan mengundang kembali pihak terkait untuk membahas ini. Karena ditakutkan, jika ini tidak ditanggapi serius, justru akan terjadi peningkatan kriminalitas terhadap masyarakat, terutama pengguna jalan JMP.
“Prinsipnya kita ingin tahu langsung sejauh ini ada kendala apa sampai pos itu tidak dibangun. Kalau berkaitan anggaran, akan dicari solusi supaya masyarakat juga merasa terjamin keselamatannya, terutama dimalam hari. Karena belum lagi kasus kriminal lain seperti penjambretan juga terjadi di JMP,” ujarnya.
Terkait itu, Walikota Ambon Richard Louhenapessy mengakui, pihaknya bisa saja membangun pos keamanan di kawasan JMP. Hanya saja, harus ada petugas kepolisian yang bersedia berjaga di sana.
“Kita bisa saja bangun pos. Hanya, yang jadi pertanyaan sekarang adalah, siapa yang mau jaga. Kan tidak mungkin kita bangun pos, lalu dibiarkan kosong begitu saja,” terang Walikota saat press confrence di Balaikota, Selasa.
Idealnya, lanjut Walikota, pembangunan pos keamanan di kawasan JMP, diminta langsung pihak kepolisian setempat, dalam hal ini Polresta Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease.
“Kalau ada permintaan dari pihak kepolisian, misalnya pak Wali bangun pos keamanan di JMP, maka bisa langsung dibangun, dan itu terkesan sejalan soal hal ini,” paparnya.
Baginya, tidak ada masalah kalau hanya bangun pos, atau dibuat pos representatif di JMP. Hanya bila pos kosong dan tidak ada diisi petugas, mubazir.
“Kita akan lakukan rapat koordinasi dengan Forkopimda, khususnya intelejen, bahas masalah ini. Kita tidak tutup mata, sebab menyangkut keselamatan warga kita. Namun tetap dihimbau juga agar warga hati-hati dan tidak melintasi JMP diwaktu sunyi,” pungkasnya. (MR-02)
Comment