AMBON,MRNews.com.- Rapat paripurna DPRD Maluku dalam rangka penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Ranperda tentang laporan pertanggung jawab (LPJ) pelaksanaan APBD Provinsi Maluku tahun 2022 berlangsung kritis dengan berbagai catatan tiap Fraksi.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Maluku, Benhur George Watubun turut hadir Wakil Ketua DPRD Efendy Rasyid Latuconsina, Asis Sangkala, Melkianus Sairdekut dan anggota DPRD Maluku, Sekwan Bodewin Wattimena, Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Orno dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah serta undangan.
Dalam penyampaian kata akhir Fraksi-fraksi yang dimulai dari Partai Keadilan Sejahtera dan Fraksi Kebangsaan Persatuan mengkritisi kebijakan pemerintah daerah yang belum berpihak pada penurunan angka kemiskinan maupun angka stunting.
Kendati mengkritisi berbagai program yang belum menyentuh langsung dengan kesejahteraan rakyat namun kedua fraksi itu menyatakan menerima LPJ Gubernur tentang pelaksanaan APBD Maluku tahun 2022 untuk selanjutnya ditetapkan sebagai peraturan daerah (Perda).
Selanjutnya Fraksi Golkar dengan juru bicara ketua Fraksi, Anos Yermias secara kritisi memberi catatan atas gagalnya pelaksanaan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, Murad Ismail- Barnabas Orno, diantaranya Gubernur yang belum pernah menetap di rumah dinas bahkan menggunakan rumah pribadi sebagai kantor dan jarang berkantor di kantor Gubernur Maluku.
“Kami Fraksi Golkar dengan berbagai catatan kritis menyatakan menolak LPJ Gubernur tahun anggaran 2022” ujar Yermias, Kamis (3/8).
Selanjutnya kata akhir Fraksi PDI Perjuangan yang dibacakan Djafet Pattiselano mengkritisi berbagai kebijakan Gubernur dan OPD dalam menjalankan program sepanjang tahun anggaran 2022 dengan menyatakan menolak LPJ Gubernur Maluku tahun 2022.
Fraksi Hanura yang dibacakan juru bicara, Julius Pattipeiluhu mengkritisi berbagai kebijakan Gubernur yang mesti memperhatikan daerah terluar dengan program demi kepentingan masyarakat.
Ketidakhadiran OPD saat rapat di tingkat komisi menjadi perhatian fraksi Hanura.
“Mestinya di penghujung pemerintahan Murad Ismail- Barnabas Orno dapat memperhatikan program untuk mensejahterakan rakyat,” kata Pattiselano.
Kata akhir Fraksi Perindo, Amanat, Berkarya dibacakan Mauren Vivian Haumahu menagih kesungguhan pemerintah daerah dengan membuat program yang pro rakyat.
Pembahasan LPJ tanpa dihadiri OPD maupun renovasi Mess Maluku yang tak kunjung selesai menjadi catatan dan
menyatakan menerima LPJ Gubernur tahun 2022.
Fraksi Partai Demokrat dibacakan juru bicara dr Elviana Pattiasina/Maitimu menyampaikan, Demokrat melihat ketidakberhasilan dalam komitmen mensejahterakan masyarakat.
Fraksi mengkritisi kurangnya kualitas pendidikan serta kesehatan masyarakat belum mencapai hasil yang memuaskan. Bahkan kemiskinan dan pengangguran masih menjadi catatan kritis dan menyatakan menerima LPJ Gubernur Maluku.
Terakhir kata akhir fraksi Gerindra dibacakan juru bicara Andi Musnawir mengkritisi pemerintah daerah yang tidak mau melibatkan diri dalam pembahasan pertanggung jawaban APBD tahun 2022.
Fraksi Gerindra juga menyesalkan keberadaan Mess Maluku yang sampai saat ini belum terselesaikan renovasi.
“Fraksi prihatin semakin jauh dari janji Gubernur terkait pemindahan ibukota Provinsi Maluku ke Pulau Seram,” ujar Musnawir.
Walau mengkritisi, Fraksi Partai Gerindra menyatakan menerima LPJ Gubernur Maluku tahun 2022. (MR-01)
Comment