by

Bupati MBD Diminta Evaluasi Tim Gugus Tugas Penanganan Covid 19

AMBON,MRNews.com.-. Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Benjamin Thomas Noah diminta untuk mengevaluasi satuan tugas (Satgas) penanganan Covid-19 dibawah komando Oyang Philipus terkait surat ijin masuk kabupaten.

Pasalnya Tim gugus tugas tidak koperatif dalam menjalankan tugas sehingga warga MBD merasa kesulitan untuk mendapatkan surat ijin masuk padahal waktu keberangkatan kapal Sabuk 87 dan Sabuk 71 sudah semakin mendesak.

Sebagai wakil masyarakat Kabupaten Maluku Barat Daya yang ada di DPRD Maluku, Hengky Pelatta geram dengan kinerja gugus tugas yang tidak merespon sambungan selulernya.

Padahal dirinya menghubungi terkait dengan puluhan warga MBD yang masih menunggu ijin masuk yang saat ini sementara berada di kantor Pelni Ambon untuk pembelian tiket.

Ditegaskan, sesuai persyaratan naik kapal Pelni saat Pandemi Covid-19 maka sebagai calon penumpang telah berproses untuk mendapatkan vaksin hingga rapid antigen. Namun belum bisa membeli tiket dikarenakan nama mereka belum mendapat ijin masuk atau pulang kampung.

“Saya minta Bupati MBD bisa mengevaluasi kinerja saudara Oyang Philipus yang adalah ketua tim Gugus Tugas Penanganan Covid 19. Kalau saya yang adalah pejabat menelepon berulang kali tidak direspon bagaimana dengan rakyat biasa ? Padahal Kapal Sabuk 87 sebentar sore sudah berangkat tapi ada sekitar hampir 50 orang belum bisa membeli tiket karena ijin masuk belum dikantongi” ujar Pelatta.

Karena itu dirinya berharap Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya mengevaluasi status PPKM dengan tidak lagi membuat aturan terkait surat ijin masuk dan keluar.

Dengan sistem kerja Tim gugus tugas seperti ini maka masyarakat yang susah dan miskin semakin dimiskinkan.

Hal ini perlu disikapi karena semua kabupaten kota di Maluku tidak menerapkan surat ijin masuk dan keluar hanya ada di Kabupaten Maluku Barat Daya padahal ada dalam zona hijau.

Hal senada ditegaskan salah satu penumpang Ishak Aitameru yang meminta gugus tugas bisa bekerja dengan membuka komunikasi sehingga tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.

“Kita kesulitan juga karena tidak semua punya ponsel android. Kalau yang hanya tipe ponsel senter ini juga masalah karena tidak bisa mengurus permohonan masuk atau untuk pulang ke rumah sendiri di MBD” ujar Aitameru.

Sebab itu, diharapkan Tim gugus tugas penanganan Covid-19 Kabupaten Maluku Barat Daya dapat membuka komunikasi yang baik sehingga tidak ada masalah di lapangan. Terutama saat warga ingin pulang kampung.

Diketahui hingga jelang keberangkatan Kapal Sabuk 87 dan 71 baru sekitar 87 orang warga yang sudah mengantongi ijin masuk sedangkan ada sekitar hampir 50 orang belum mendapatkan ijin masuk. (MR-01)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed