by

BPH Migas Setujui Kuota Mitan Maluku Tidak Dikurangi

JAKARTA,MRNews.com.- Upaya Komisi II DPRD Maluku bersama dengan pemerintah daerah serta Pertamina Maluku bertemu dengan BPH Migas di Jakarta, Selasa (13/4) untuk memperjuangkan kuota Minyak Tanah (Mitan) dan Solar menghasilkan hasil yang baik.

Dimana sesuai dengan keputusan BPH Migas sesuai petunjuk pemerintah dimana untuk 34 Provinsi di Indonesia termasuk Maluku mengalami penurunan untuk tahun 2022 dimana kuota Mitan akan mengalami penurunan dari kuota tahun 2021 sebesar 2 persen sedangkan solar sebesar 5 persen.

Komisi II DPRD Maluku didampingi Wakil Ketua DPRD Maluku, Melkianus Sairdekut dan Effendi Latuconsina bersama pemerintah Provinsi Maluku serta Pertamina bertemu dengan Basuki Trikora Putra selaku Komite Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas di Jakarta .

Melkianus Sairdekut sebagai koordinator tim mengungkapkan keinginan rakyat Maluku agar bisa menambah kuota Mitan dan Solar bersubsidi atau tetap pada realisasi tahun 2021 sekaligus mencabut keputusan penurunan Mitan dan Solar.

” Jika di tahun 2021 sesuai kuota Maluku masih mengalami kelangkaan Mitan maupun Solar yang terjadi di 11 kabupaten/kota di Maluku . Bagaimana jika kuota kami diturunkan maka akan terjadi kelangkaan yang akan menyusahkan rakyat Maluku ” ujar Sairdekut di BPH Migas Jakarta.

Sementara itu, Basuki Trikora Putra selaku Komite Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas yang menerima tim dari Maluku mengatakan jika keputusan yang diambil melalui rapat bersama pemerintah dan Komisi VII DPR RI sehingga BPH Migas hanya merealisasi keputusan pemerintah .

“Penurunan kuota berlaku secara nasional karena itu akan menjadi pertimbangan dimana untuk kuota Mitan bersubsidi tidak mengalami penurunan dan sesuai realisasi tahun 2021 yakni sebesar 104.778 (KL) sehingga kuota untuk tahun 2022 yakni 104.778 (KL)” urai Trikora.

Sedangkan untuk Solar bersubsidi untuk tahun 2022 menurut Trikora belum bisa diputuskan namun dirinya menegaskan jika komitmen Presiden Indonesia Joko Widodo agar tetap memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena itu dirinya menyarankan agar memperketat fungsi pengawasan sehingga kuota Solar bersubsidi yang ditujukan kepada yang berhak dapat tersalur dengan tepat sasaran .

“Kebutuhan masyarakat akan menjadi prioritas pemerintah melalui arahan Presiden. Karena itu saat ini yang mesti dilakukan adalah bagaimana memperketat penyaluran BBM bersubsidi terutama Mitan dan Solar agar dapat dinikmati oleh masyarakat dengan tepat sasaran” urainya.

Ditempat yang sama Sairdekut juga memberi apresiasi atas keputusan BPH Migas yang memberikan kuota Minyak Tanah bagi Maluku untuk tahun 2022 sesuai realisasi kuota tahun 2021 sedangkan Solar masih menjadi perjuangan sebab semua butuh proses sesuai keputusan pemerintah yang berlaku di seluruh Indonesia .

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Maluku, Saudah Tethool menyambut baik keputusan BPH Migas terkait Mitan. Diharapkan akan keputusan yang baik terkait Solar.

” Kita selalu berjuang untuk masyarakat Maluku karena itu diharapkan kondisi Dunia bisa lekas pulih agar persoalan BBM bisa berjalan dengan baik” demikian Tethool. (MR-01)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed