AMBON,MRNews.com,- Pembentukan tim percepatan ekspor oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku dipandang penting dan sangat dibutuhkan dengan tujuan menggenjot perdagangan komoditas, agar daerah siap bersaing di pasar global. Dimana sistem ini digunakan untuk memudahkan semua pihak di dunia usaha. Sebab, Pemprov Maluku baru menggalakan ekspor sebatas hilir, bahkan hasilnya pun belum maksimal.
“Tim percepatan ekspor ini dibentuk dengan SK Gubernur. Tim ini juga akan dibagi atas dua satuan tugas diantaranya produksi dan pemasaran yang akan dikemas dalam satu alokasi khusus melalui fungsi kontrol di Pemprov Maluku,” ujar Wakil Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua dalam coffee morning dan advokasi kebijakan “membangun sinergitas peningkatan ekspor melalui TIPE, EIS, NSS247 dan OSS yang digagas Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Maluku di Salawaku resto, kemarin.
Pembentukan tim percepatan ekspor Maluku ini diakui Wagub, penting guna mendorong persaingan Maluku di pasar global. Serta membantu akselerasi Maluku, mengingat letak geografis yang kurang strategis.
“Kalau infrastruktur minim jelas sulit untuk berinvestasi, belum lagi stabilitas harga terganggu. Sehingga gagasan Disperindag Maluku perlu diberi perhatian dan apresiasi karena sangat penting. Apalagi dengan menggabungkan program EIS, NSS247 dan ONS yang terintegrasi dengan harapan mampu menjadikan Maluku wilayah yang nyaman dalam berinvestasi,” jelas Sahuburua.
Sementara itu, Kadisperindag Maluku, Elvis Pattiselano menjelaskan, tim percepatan ekspor yang dibentuk Pemprov, selain diisi oleh Disperindag Maluku, tetapi juga melibatkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Maluku, Dinas Kehutanan Maluku, Kantor Wilayah Bea dan Cukai Provinsi Maluku, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Maluku, Lanud Pattimura, Angkasa Pura, PT Pelni Ambon serta PT Pelindo IV Ambon. Para tim ini turut hadir dalam kesempatan itu.
Harapannya lewat terobosan ini dengan berbagai tipe, tambahnya, bisa menggenjot perdagangan komoditas ke luar negeri secara lebih teratur dan terkontrol sesuai dengan aturannya, agar bisa mendatangkan keuntungan bagi Maluku.
“Kita baru sampai tahap pemberkasan dokumen perizinan. Sejak sembilan bulan ini dijalankan meski baru sampai di hilir saja. Program yang dijalankan ini memang terkesan terlambat. Pasalnya komoditas serta usaha sudah sudah berjalan lama. Namun proses ekspor amat lamban. Pemerintah bahkan tidak memiliki skema ekspor langsung yang bisa menguntungkan pelaku usaha di Maluku,” jelas Pattiselanno. (MR-02)
Comment