by

Berdedikasi, Pensiunan PNS di Ambon Bakal Dipermudah Bayar PBB

AMBON,MRNews.com,- Dedikasi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk melayani kota Ambon dan negara selama ini, bakal menjadi perhatian pimpinan di kota bertajuk City of musik ini.

Perhatian tersebut salah satunya ASN yang nantinya sudah pensiun, akan mendapat keringanan atau kemudahan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Demikian penuturan Walikota Ambon, Richard Louhenapessy kepada awak media.

Menurut Louhenapessy, perlakuan khusus pembayaran PBB bagi pensiunan PNS ini harus dibuat dalam satu regulasi yang tentunya dapat mengatur seberapa besar harga yang harus dibayar oleh mereka.

“Saya sementara bergumul untuk mau terbitkan satu Peraturan Walikota (Perwali). Agar kedepan, seluruh ASN kota Ambon, paling tidak diperlakukan khusus untuk membayar PBB bagi tanahnya, rumahnya setelah pensiun,” paparnya di Balaikota Ambon, Selasa (31/8).

Tak hanya ASN biasa, sebutnya, hal itu juga berlaku bagi pejabat yang pernah menduduki kursi eselon II dan III seperti Sekretaris Kota A. G Latuheru yang mengabdi 38 tahun di birokrat Pemkot Ambon.

“Untuk pegawai biasa tanpa golongan, dapat dibebaskan dari tanggungan pembayaran PBB. Ini kota kan nggak miskin kok, dengan kasih gratis begitu. Jadi kalau yang pegawai biasa itu dikasih gratislah,” harapnya.

Demikian pula bagi dirinya dan Wakil walikota Syarif Hadler yang akan usai memimpin kota Ambon tahun depan, tapi tetap akan membayar namun tentu dengan pertimbangan pembayaran khusus.

“Tetap bayar, tapi harus ada kebijakan khusus dengan jasa yang kita berikan kepada kota selama ini. Nanti kita akan sesuaikan dengan Perwali yang disiapkan, semua mengatur didalamnya,” tandasnya.

Terhadap rencana itu, Louhenapessy meminta tim khusus harus menghitung, supaya misalnya untuk pegawai A atau B dia perlu diskon berapa banyak, perlu gratis atau tidak.

“Usai tim menghitung, nantinya menjadi bahan catatan untuk dimasukan dalam Perwali. Sebab semuanya itu harus diatur dengan Perwali yang pada waktunya ditingkatkan untuk peraturan daerah,” pungkasnya. (MR-02)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed