AMBON,MRNews.com,- Ketua Komisi IV DPRD Maluku Samson Attapary berharap, manajemen tata kelola bantuan operasional sekolah (BOS) dapat berjalan dengan baik.
“Di tahun 2022, kita berharap transparansi penggunaan dana BOS bisa dimulai secara transparan, mulai dari penyusunan rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) dapat melibatkan semua stakeholder pendidikan yakni, dewan guru, tenaga kontrak serta orang tua murid.” tuturnya saat menggelar pengawasan tahap II di SMKN 3 Kabupaten Buru Selatan, Senin (07/06).
Akui Atapary, pengelolaan dana bos selama ini masih kurang transparan dan kerap menjadi keluhan bagi orang tua murid.
Bahkan terkadang alokasi dana BOS untuk sekolah tidak mencukupi. Untuk itu efektivitas penggunaan dan transparansi harus dilakukan.
“Dengan demikian ini sudah harus menerapkan prinsip-prinsip transparansi dengan tujuan untuk menciptakan akuntabilitas publik, baik itu secara luas maupun secara khusus,” ungkapnya.
Dirinya menjelaskan, beberapa komponen utama yang diharapkan untuk ditindaklanjuti di tiap sekolah guna menaati kebijakan tersebut yakni harus berdasarkan perencanaan dan implementasi.
“Ini juga sebagai upaya meminimalisir, kepala sekolah yang berurusan dan akhirnya diproses secara hukum, misalnya
Kepsek SMK 1 Ambon dan salah satu SMA di Banda,” beber politisi PDIP-Perjuangan tersebut.
Untuk itu dirinya berharap, manajemen tata kelola dana BOS berjalan baik dengan moda pengelolaan yang berbeda di tiap sekolah.
“Misalnya antara dinas pendidikan, komisi IV, inspektorat dan disepakati juga oleh kejaksaan di tingkat kabupaten/kota, bisa dikonsultasikan bila kebingungan menerjemahkan penggunaan dana BOS,” pungkas Anggota DPRD dapil SBB ini. (MR-03
Comment