by

Aset Disita KPK, Itu Kesalahan Pemprov

AMBON,MRNews.com.- Dua rumah dinas milik pemerintah daerah yang berada di komplek perumahan DPRD Provinsi Maluku, di kawasan Kebun Cengkeh, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon disita Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penyitaan ini diketahui, setelah KPK memasang spanduk berlogo KPK melalui Bagian Penindakan langsung menyegel dua rumah tersebut. Bahkan, dalam spanduk itu, mereka dilarang melakukan aktivitas dalam bentuk apapun.

Entah mengapa, aset milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku itu disita KPK. Kuat dugaan, jika penyitaan aset itu dipicu oleh proses jual beli.

Menyikapi hal ini, Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Jantje Wenno curiga, ada kesalahan prosedur pembelian aset dimaksud.

“Pemprov harus bertanggung jawab. Jadi mesti yang salah itu Pemprov,” tegas Wenno saat dihubungi dari Ambon, Senin (9/5).

Secara hukum, menurutnya, pembeli harus dilindungi. Pasalnya, seluruh prosedur telah dilewati, hingga pada proses jual beli aset tersebut.

“Nah, seluruh pembeli sudah memiliki sertifikat. Dengan demikian, rumah dan lahan itu merupakan hak milik mereka,” ujar Wenno.

Dia mengungkapkan, jika sebagian besar dari rumah di kompleks perumahan DPRD Provinsi Maluku tersebut telah direnovasi oleh pembelinya, yang sebagian besar adalah pejabat dan mantan pejabat.

” Sebenarnya yang harus ditelusuri siapa yang seharusnya bertanggung jawab, sehingga para pembeli tidak dirugikan. Kenapa? Karena sebagian besar rumah-rumah itu telah direnovasi,” demikian Wenno. (MR-01)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed