by

“Adu Mulut” Dengan Pimpinan, Tamaela Ingatkan DPRD Bukan Perusahaan

AMBON,MRNews.com,- Wakil ketua fraksi NasDem DPRD Kota Ambon Morits Tamaela minta pimpinan DPRD agar tidak mengatur “lembaga yang terhormat” itu seperti perusahaan pribadi. Sebab semua anggota punya hak dan kewajiban yang sama.

Penegasan itu disampaikan Tamaela saat “adu mulut” dengan Wakil Ketua DPRD Kota Ambon Rustam Latupono usai pembahasan KUA-PPAS APBD 2022kota Ambon di Baileo Rakyat DPRD, Selasa (12/10).

“Lembaga ini (DPRD-red) bukan perusahaan lalu mau ator sembarangan dan seenaknya. Kita punya hak dan kewajiban yang sama,” ingat Tamaela.

Peringatan itu, kata Tamaela, berangkat dari fakta bahwa per tanggal 1 Oktober 2021 lalu, dari 35 anggota DPRD Kota Ambon, 20 anggota diantaranya telah menandatangani kesepakatan untuk meminta pimpinan DPRD segera melakukan paripurna internal.

Pasalnya, sepanjang ini sebutnya, belum sekalipun paripurna internal dilakukan pimpinan DPRD. Padahal ada berbagai hal krusial harus dibahas, sebelum nanti berproses dengan pemerintah.

“Kita 20 anggota sudah bersepakat minta paripurna internal berkaitan mengevaluasi kerja kita selama ini. Ada banyak hal yang menjadi kegelisaan kita semua anggota atas apa yang dilaksanakan selama ini. Karena itu kita masih ambil jalur persuasif,” jelasnya.

Tetapi sekembalinya pimpinan dari dinas luar daerah, sambungnya, didapat informasi, bahwa pimpinan hanya mengarahkan ketua-ketua fraksi untuk rapat terkait hal itu atau hal-hal lain.

“Ini kan mencoba menghindar atas apa yang kami inginkan,” sesal Ketua DPD NasDem Kota Ambon.

Ujungnya, karena kesal kata Tamaela, dirinya sempat debat kusir dengan Wakil Ketua II Rustam Latupono berkaitan apa yang dilayangkan. Namun yang bersangkutan tidak menghiraukan dan mengembalikan itu dengan masa bodoh.

“Ini yang membuat saya begitu kesal, karena sikap pimpinan tidak elok dan seakan tidak menghargai kita anggota. Padahal level kita sama, punya hak dan kewajiban yang sama sebagai anggota DPRD,” ungkapnya.

Dirinya lantas mengancam, jika tidak ada jalan lain maka apa yang menjadi persoalan selama ini akan dibuka ke publik.

“Kita berharap masih berbicara secara etika, arif dan bijaksana dalam lingkup kekeluargaan kita. Hal mana yang harus kita jalani untuk tugas tanggungjawab kita kedepan tapi direspon seakan-akan kita mau menyerang pimpinan. Itu tidak,” tandasnya.

Dalam kaitan pelaksanaan tugas ini mewakili suara dan aspirasi rakyat sebutnya, harus merata dan adil secara bijaksana dengan apa yang selama ini dinilai kurang bijaksana dan kurang adil. Baik soal keberangkatan dan hal krusial lainnya.

“Bicara soal alat kelengkapan ini ada etape dan kapasitasnya, ada mekanismenya. Bukan tiba-tiba kemarin dalam kesepakatan badan anggaran (Banggar) dibilang, yang berangkat cuma orang-orang tertentu. Bukan soal berangkatnya, tapi perlakuan adil di lembaga ini,” cetusnya.

Salah satunya akui Tamaela, terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang selama ini tidak dijembatani pimpinan DPRD, berkaitan dengan temuan yang dilayangkan kepada masing-masing anggota.

“Bahkan terhadap lembaga ini mencemarkan nama baik kita semua sebenarnya. Mestinya mari kita duduk bicara, kan sudah ada rekomendasi BPK. Ini luapan kekesalan saya dan berharap ditindaklanjuti, kalau tidak kita go publik,” ingatnya.

“Dari 20 anggota lainnya, silahkan siapa mau mundur, tapi selaku ketua Partai NasDem, saya sudah perintahkan semua anggota tertib. Kita akan menyampaikan hal ini ke publik kalau ini tetap dianggap sepele oleh pimpinan,” pungkasnya. (MR-02)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed