by

Webinar GMKI; Memotret Kondisi Maluku & Kepemimpinan Murad-Orno di 75 Tahun

-Maluku-504 views

AMBON,MRNews.com,- Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Ambon menggagas diskusi online (webinar) via zoom, Sabtu (15/8) menghadirkan empat pemateri Asis Sangkala (Wakil Ketua DPRD Maluku), Bitzael S Temmar (pemerhati Politik dan Pemerintahan, Anton Lailossa (Kepala Bappeda Provinsi Maluku), dan Arman Kalean (Akademisi & aktifis muda).

Diskusi yang dipandu Bung Hesky Lesnussa, penulis muda bertemakan “Quo Vadis Maluku, terfokus isu kinerja birokrasi dan pemerintahan di Maluku”. Selain songsong HUT ke-75 provinsi Maluku tepat hari ini, diskusi itu juga untuk membangun kesadaran bersama kedepan guna memperbaiki kinerja pemerintahan Maluku dibawah kepemimpinan Murad Ismail dan Barnabas Orno.

Sekaligus memotret kondisi setahun lebih provinsi Maluku dibawah pemerintahan pasangan Baileo pasca dilantik Presiden Jokowi 24 April 2019 dan sampai saat ini diusia 75 tahun.

Ketua GMKI Cabang Ambon Almindes Syauta menuturkan, pihaknya merasa banyak janji yang terucap belum realisasi terutama janji-janji yang disampaikan pada masa kampanye. Diikuti sederet kebijakan kontroversial yang ditempuh kurun waktu setahun lebih kebelakang membuat resah.

“Apalagi control DPRD yang mayoritas utusan partai-partai pengusung Murad-Orno membuat lemahnya kekrtisan legislatif terhadap eksekutif. Maka ditempuh jalur dialog walau online tetapi kami merasa perlu membahas masalah ini demi dan untuk mendapatkan pikiran konstruktif bagi perbaikan Maluku kedepan,” bebernya via rilis yang diterima media ini, Rabu (19/8).

Berikut rangkuman hasil diskusi online tersebut.

*Anton Lailossa (Kepala Bappeda Maluku) dalam pemaparannya; Maluku berdasarkan data statistik tingkat perekonomiannya meningkat dari rata-rata tingkat ekonomi secara nasional begitu pula dengan indeks pembangunan dan kemiskinannya juga ikut meningkat.

Terkait perencanaan pembangunan yang memuat janji-jani kampanye, bahwa visi-misi yang diusung Murad Ismail dan Barnabas Orno dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang pada 2019 baru disusun perencanaannya.

Dilanjutkannya, konsep pembangunan Maluku kedepan tetap mengacu pada RPJMD yang telah disusun. Soal Road Map Multiplayer Effect Pembangunan Blok Masela, menurut Anton, Road Map multiplayer effect akan disesuaikan dengan industry pengolahan turunan dari gas.

*Asis Sangkala (Wakil Ketua DPRD Maluku), yang kebetulan partainya PKS oposisi dalam proses Pilkada Maluku 2018 menyampaikan; sebagai wakil rakyat, DPRD akan selalu berusaha mendengar semua masukan masyarakat demi pengembangan Maluku kedepan dan tentunya masukan ini pun akan disampaikan kepada pihak eksekutif.

Terkait tupoksi DPRD terutama pengawasan, terkadang memang pengawasan yang dilakukan belum maksimal. Bahwa realisasi 6 misi yang diturunkan dari visi besar Murad-Orno haruslah tetap diperhatikan terutama tentang peningkatan mutu pendidikan di Maluku.

Misalnya, jangan sampai SMA Unggulan Siwalima diisi oleh siswa-siswa titipan atau anak-anak pejabat saja yang bersekolah disana, haruslah proses rekruitmen siswanya dilaksakana secara terbuka.

Terkait perayaan HUT provinsi Maluku, momen itu hanya dirasakan dan dirasa penting beberapa golongan masyarakat. Ambil contoh, di Masohi ketika saya masih menjadi anggota DPRD Maluku Tengah, kami hanya merayakan HUT RI dan HUT kabupaten, tidak ada perayaan HUT Provinsi yang seharusnya menjadi perayaan bersama selaku orang Maluku.

Soal persiapan Blok Masela, bagi politisi PKS, tanggungjawab DPRD hari ini adalah menggodok Ranperda tentang BUMD dan Pengelolaan PI yang sementara dalam proses pembahasan dan akan dirampungkan dalam beberapa waktu kedepan.

Sementara kritikan keras dilontarkan Arman Kalean, M.Pd akademisi muda dan aktivis yang menilai tidak adanya sinergitas antara dinas di provinsi dengan kabupaten/kota. Kinerja pemerintah provinsi tidak bisa dilimpahkan semuanya pada Gubernur dan Wakil Gubernur, tapi harus juga didukung para OPD sejajaran sehingga proses kinerja birokrasinya bisa lebih baik.

Pemerintah Provinsi harus serius menentukan arah pembangunan Maluku, apakah perikanan ataukah kelautan ataupun kepulauan agar arah kebijakan pemerintah pun lebih tepat guna. Ketertinggalan Maluku haruslah dicari penyebab local dan itu tentang performa birokrasi Provinsi Maluku dalam kurun waktu beberapa tahun terkahir. Saya tidak terkejut dengan pemaparan tersebut.

Hasil studi didunia ketiga yang meneliti di Indonesa yang mencoba menjelaskan model birokrasi Indonesia dengan suatu term patrimonial birokrasi. Gampanya patrimonial ini adalah kerabat-kerbat dekat yang diangkat menjadi para birokrat atau tekno struktur birokrasi.

Saat mertua dari seorang pejabat direkrut menjadi pejabat structural, saya menangkap bahwa gagasan baik dari pak Murad terkait model birokrasi Bhineka Tunggal Ika dimana para ASN terbaik di kabupaten/kota dipromosikan ke provinsi sehingga pengalaman dikabupaten/kota menjadi warna utama pada proses pembangunan dan kebijakan di Provinsi Maluku mati sebelum berkembang.

Untuk memperbaikinya, haruslah kita menggunakan model birokrasi kinerja sebagai dasar penataan birokrasi.

Catatan yang kedua terkait recruitmen birokrasi, yang secara terstruktur sudah terususun dari provinsi hingga ke desa sehingga pelayanan Top-Down bisa terlaksana dan saya kira itu sudah cukup. Pertanyaannya ialah bagaimana struktur ini didinamisasi adalah soal yang paling serius.

Sejauh pemerintah provinsi Maluku tidak bisa menggerakan struktur dibawah, saya kira performa yang sudah diperlihatkan kepala Bappeda memang meningkat tapi tidak bisa menyelesaikan persoalan-persoalan kita yang menumpuk dari waktu ke waktu. Ini merupakan penilaian Bitsael Temmar pada diskusi tersebut.

Terkait beberapa proyek besar yang akan dilaksanakan di Maluku salah satunya adalah Maluku lumbung ikan nasional, juga menjadi sorotan mantan Bupati Maluku Tenggara Barat dua periode.

Road map pembangunan Maluku sebagai lumbung ikan nasioal yang sampai hari ini masih menjadi jargon saja saya kira tidak akan menyelesaikan apa-apa. Harusnya road map pembangunan ini dapat mendeliverisasi konsep lalu melibatkan provinsi sampai dengan kabupaten kota untuk mengisi road map.

Diskusi ini juga menarik simpati tenaga ahli kantor staf kepresidenan asal Maluku Theo Litaay. Theo menyoroti model road Map turunan dari perencanaan strategis sampai level rencana aksi yang memiliki lokus yang jelas, anggaran yang jelas dan instansi pelaksana, didukung system monitoring dan evaluasi yang bagus akan sangat membantu mempercepat proses pembangunan.

Theo juga membagikan informasi tentang Maluku yang secara ekspilisit disebutkan Presiden Jokowi dalam rapat kabinet terbatas 11 Maret 2020 sebagai salah satu provinsi prioritas.

Dilanjutkan Syauta, pihaknya berharap Pemprov Maluku bisa tercerahkan melalui kritikan dan saran pada diskusi ini. Sebab intinya, apapun keadaannya pemimpin harus berupaya mewujudnyatakan janji-janjinya kepada rakyat, karena janji yang terucap kepada rakyat adalah kehormatan yang tergadaikan kepada sejarah.

“Abraham Lincoln mungkin benar bahwa “hampir semua pria memang mampu bertahan menghadapi kesulitan. Namun jika anda ingin menguji karakter seorang pria, berilah dia kuasa”,” tandasnya.

Meski demikian, dalam titik persinggungan kekuasaan di Maluku, GMKI Cabang Ambon tambah Syauta, tetap kokoh berdiri pada prinsip perjuangan sebagaimana telah digariskan, dicontohkan dan diamalkan pahlawan nasional Johanes Leimena, bahwa “Politik bukanlah alat kekuasaan melainkan etika untuk melayani”, begitulah senantiasa GMKI Bersikap. (MR-02)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed