Wawali Buka Sosialisasi UU Kekarantinaan Kesehatan

AMBON,MRNews.com,- Wakil Walikota Ambon, Syarif Hadler membuka sosialisasi
Undang-undang Kekarantinaan Kesehatan nomor 6 tahun 2018 yang dilakukan oleh
Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Ambon, melibatkan berbagai stakeholder lintas sektor di Provinsi Maluku dan Kota Ambon sebanyak 60 peserta di Hotel Golden Palace, Kota Ambon, Rabu (6/3/19).

Wawali sebelum membuka sosialisasi
memberi apresiasi tinggi atas kegiatan ini yang melibatkan semua lintas sektor, karena memiliki nilai penting dan strategis dalam implementasi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasalnya, Ambon merupakan ibukota provinsi sekaligus pintu masuk, baik orang dan barang, dari dan keluar wilayah Maluku. Ini tentu memiliki faktor resiko penyebaran penyakit dan gangguan kesehatan. Sehingga tentu membutuhkan perhatian pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan kewaspadaan guna pencegahannya.

“Terkait itu, pemerintah berkewajiban untuk melakukan cegah tangkal terhadap terjadinya kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan sebagaimana amanat regulasi internasional bidang kesehatan tahun 2005. Maka sosialisasi ini sebagai upaya penyebaran informasi peraturan perundang-undangan kepada stakeholder maupun masyarakat yang terkait aktifitas perjalanan, masyarakat pelabuhan serta lintas sektor lain guna memahami ketentuan dan fungsi kekarantinaan kesehatan,” jelas Hadler.

UU yang baru disahkan DPR-RI pada 7 Agustus 2018 ini setelah 11 tahun berproses tambah Wawali, berisi tanggungjawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah, hak dan kewajiban, kedaruratan, kesehatan masyarakat, penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di wilayah, dokumen karantina kesehatan, sumber daya kekarantinaan kesehatan, informasi kekarantinaan kesehatan, pembinaan dan pengawasan, penyidikan dan ketentuan pidana.

Sementara, Kepala KKP Kelas II Ambon, Nehemia Salamahu mengaku bersyukur atas lahirnya UU Kekarantinaan Kesehatan nomor 6 tahun 2018 ini, selain karena memang sangat dinantikan seluruh elemen Kekarantinaan Kesehatan khususnya di pintu masuk negara, tetapi juga sebab UU ini telah berproses cukup lama di DPR-RI yaitu 11 tahun. Sehingga pasca disahkannya UU itu, perlu disosialisasi kepada berbagai elemen terkait agar diketahui dan menjadi pedoman dalam pelayanan kesehatan di pintu masuk negara yakni pelabuhan, bandara dan pos lintas batas darat negara.

“UU ini penting disosialisasi ke semua lintas sektor, swasta dan pemerintah, terutama yang berkepentingan dengan Kekarantinaan Kesehatan di pintu masuk negara. Agar bisa diketahui dan dipedomani dalam tugas masing-masing khususnya pelayanan Kekarantinaan Kesehatan. Pasalnya, KKP bertugas dan bertanggungjawab pada Kekarantinaan Kesehatan di pintu masuk negara, diluar itu domain dinas kesehatan kota Ambon dan provinsi. Kekarantinaan Kesehatan penting untuk melindungi, mencegah faktor resiko kesehatan masyarakat dan pemberian layanan kesehatan tetap terjaga bagi stakeholder di pintu masuk negara,” ujar Salamahu. (MR-02)

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *