AMBON,MRNews.com,- Wakil Walikota Ambon, Syarif Hadler turut mengikuti apel gelar pasukan Operasi Mantap Brata (OMB) 2018, yang digelar Kepolisian Daerah (Polda) Maluku, di Lapangan Upacara Polda Maluku, Tantui Ambon, Rabu (19/9/2018), menjelang dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden-Wakil Presiden dan Legislatif tahun 2019. Apel dipimpin Gubernur Maluku, Said Assagaff dan dihadiri Kapolda Maluku dan jajarannya, Pangdam XVI/Pattimura dan jajaran, Kajati Maluku, pihak Basarnas, Satpol PP serta stakeholders lainnya.
Apel gelar pasukan untuk pengamanan Pemilu tahun 2019, bertujuan mengecek kesiapan personel, sarana dan prasarana sebelum diterjunkan melaksanakan pengamanan. Dengan demikian, pelaksanaan Pemilu 2019 dapat terselenggara dengan aman, lancar, dan damai.
“Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon mendukung penuh Polri dan TNI serta aparat keamanan lainnya untuk mengamankan jalannya setiap tahapan pelaksanaan Pemilu 2019, secara khusus di Maluku dan Kota Ambon. Pemerintah dan masyarakat siap membantu Polri/TNI dalam berbagai aspek, karena soal keamanan tidak saja menjadi tanggungjawab aparat, tetapi juga semua pihak termasuk masyarakat,” tandas Wawali kepada media ini usai kegiatan.
Operasi kepolisian terpusat “Mantap Brata 2018”, akan dilaksanakan selama 397 hari, terhitung mulai tanggal 20 September 2018 sampai 21 Oktober 2019 di seluruh wilayah Indonesia dengan menerjunkan 272.886 personel Polri yang dibantu TNI dan stakeholder lainnya, guna mengamankan Pemilu tahun 2019.
Operasi ini kata Kapolri, mengedepankan preemtif dan preventif, yang didukung kegiatan intelejen, penegakan hukum, kuratif, dan rehabilitasi melalui penggelaran fungsi-fungsi kepolisian dalam bentuk satuan tugas dari tingkat pusat, daerah, dan Polres. Maka berkaitan dengan itu, dalam kacamata keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), peningkatan intensitas Pemilu 2019 tentunya dapat memunculkan potensi kerawanan di bidang keamanan, diantaranya pemanfaatan politik identitas, penyebaran isu-isu yang dapat memecah belah persatuan bangsa, serta penyebaran hoax dan hate speech, yang berpotensi terjadinya konflik sosial di kehidupan bermasyarakat.
“Selaku kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri berkomitmen terus bekerja keras guna menjamin penyelenggaraan Pemilu 2019 berjalan aman, lancar, dan damai. Berbagai potensi kerawanan telah dipetakan untuk dilakukan upaya penanganan secara profesional dan berkelanjutan. Keberhasilan Polri, TNI dan seluruh elemen dalam pengamanan Pemilu 2014 dan Pilkada serentak tahun 2015, 2017 dan 2018, menjadi salah satu referensi penting dalam pengamanan Pemilu 2019,” tegas Kapolri dalam arahannya yang dibacakan Gubernur. (MR-02)
