by

Warga Kariu Minta Dipulangkan ke Negeri Asalnya Tanpa Syarat

-Maluku-1,371 views

AMBON,MRNews.com,- Sebulan lebih ada di pengungsian di Negeri Aboru Kecamatan Pulau Haruku tagal konflik kemanusiaan, warga Negeri Kariu hingga kini terus meminta pemerintah maupun aparat keamanan agar memulangkan mereka ke negeri asal tanpa ada syarat apapun.

Pasalnya, klaim dan penolakan warga Pelauw untuk warga Kariu tidak kembali ke negerinya sendiri aneh dan tidak berdasar hukum.

Sekretaris Pemerintah Negeri Kariu, Nus Leatomu katakan, fakta sejarah salah satunya membuktikan bahwa petuanan masyarakat hukum adat Negeri Kariu yang saat ini berada dalam pemukiman Pelauw pernah dijual dan dihibahkan baik kepada pemerintah maupun pribadi orang Pelauw.

“Tahun 1976-1979, sebagian tanah milik orang Kariu di Negeri Lama yang berada didalam pemukiman Pelauw saat ini dijual warga Kariu untuk membangun Polsek Pulau Haruku, kantor Camat Pulau Haruku, rumah dinas Camat dan kantor PLN Haruku,” tandas Leatomu.

“Sementara lahan lainnya dihibahkan untuk membangun SMP Negeri Pelauw-Kariu atau SMPN 100 Malteng,” sambung dia kepada awak media di Posko Penanggulangan Pengungsi Kariu Ambon, Sabtu (12/3).

Paparan fakta diatas kata dia, hanya salah satu dari sekian banyak fakta sejarah dan bukti hukum yang diungkap.

Dengan bukti hukum tentang hak kepemilikan tanah oleh masyarakat hukum adat Negeri Kariu, maka Negeri Kariu beserta petuanannya adalah sah milik Negeri Kariu sesuai hukum adat maupun Undang-undang yang berlaku, bukan milik sekelompok masyarakat lainnya.

“Pemerintah Negeri Kariu meminta Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, Pemerintah Provinsi Maluku, Pemerintah Pusat serta institusi TNI/Polri untuk segera menetapkan agenda dan langkah-langkah strategis pemulangan masyarakat hukum adat Negeri Kariu ke Negeri asalnya,” tegasnya.

Apalagi tambah Ketua Tim Penanggulangan Pengungsi Kariu, Pieter Pattiwaelapia, pasca kejadian 26 Januari 2022 di Kariu, belum ada penegakkan dan langkah hukum sedikit pun dari negara terhadap warga negaranya. Padahal Kariu jelas ini korban kejahatan kemanusiaan, diserang.

“Kami butuh keadilan dan perlakuan yang sama oleh negara terhadap warganya termasuk bagi warga Kariu. Kami menduga, jangan-jangan negara tunduk pada kekuatan radikal yang memiliki kekuatan politik. Dibanding Kariu yang memang kecil,” sebutnya.

Bahkan masih ada 100-an rumah masih berdiri di Kariu tapi isi rumah telah dijarah oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab dan itu dibiarkan oleh negara. Anehnya, ada aparat Polri diback up TNI, tapi warga lain leluasa masuk menjarah bebas.

Karena itu, tawaran Kapolda Maluku untuk pengungsi Kariu di Aboru direlokasi ke Rindam Suli dan SPN Passo atas pertimbangan keamanan sikapi konflik Aboru-Hulaliu, tidaklah tepat dan bukan solusi utama. Sebab negeri asal orang Kariu jelas ada.

“Konflik Kariu-Pelauw bukan soal SARA tapi pada aspek kemanusiaan. Terjadinya aksi kejahatan 26 Januari 2022 lalu, karena kegagalan negara untuk menjamin hak-hak rakyatnya,” tegasnya.

“Jangan lagi kegagalan negara serupa terjadi dengan warga Kariu tidak dikembalikan ke Negeri asalnya, tapi ke tempat lain. Maka solusinya, pembuatan pos pengamanan TNI/Polri dan penebalan aparat di perbatasan agar warga Kariu juga rasa aman, selain harga mati pemulangan warga Kariu ke negeri asalnya,” pungkas Pieter. (MR-02)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed