Walikota Pecat 13 ASN Koruptor di Pemkot Ambon

AMBON,MRNews.com,- Walikota Ambon, Richard Louhenapessy telah resmi melakukan pemecatan dengan tidak hormat (PDTH) terhadap 13 orang pejabat dan aparatur sipil negara (ASN) aktif di lingkup pemerintah kota (Pemkot) Ambon yang adalah mantan terpidana kasus korupsi, sejak tanggal 25 April 2019 lalu. Dua (2) orang lagi merupakan pensiunan ASN. Dari 13 orang itu, dua diantaranya pejabat eselon II dan IV. Status hukum mereka telah berkekuatan hukum tetap dan telah menjalani masa penahanan.

Surat keputusan (SK) pemecatan tersebut telah diserahkan kepada masing-masing per tanggal 30 April 2019, yang merupakan batas waktu kepala daerah menjalankan surat keputusan bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri, Menteri Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), serta Kepala Badan Kepegawaian Nasional. Maka mulai 1 Mei 2019, mereka tidak lagi berkantor dan mendapatkan gaji dari pemerintah, bahkan biaya pensiun pun tak didapat. Kecuali bagi dua orang yang sudah pensiun, baru keputusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

“Mereka yang pejabat eselon II dan IV sudah kita serah terimakan jabatan dan sudah diganti pelaksana harian. Saya sudah bicara dari hati ke hati dengan mereka soal keputusan itu dan saya pun sudah persilahkan, kalau tidak puas dengan keputusan yang diambil, silahkan gugat ke PTUN. Guna menguji rasa keadilan bagi mereka. Intinya kita sudah jalankan putusan. Besok kita akan sampaikan laporan ini ke Jakarta,” tukas Walikota di ruang kerjanya, Kamis (2/5/19).

Dari 13 orang, dirinya mengaku, ada tiga orang terdorong melakukan gugatan terhadap SK Walikota itu ke PTUN guna mendapatkan kepastian hukum dan keadilan atas nasibnya. Karena faktanya, ada yang masa tugas di Pemkot sudah mencapai 20 tahun bahkan 32 tahun namun harus menerima konsekuensi pemecatan itu. Bahkan, kategori kasus korupsi mereka pun beragam, ada yang menerima uang korupsi tapi ada yang hanya karena tandatangan menyetujui lalu kena dampak hukum.

“Khan kalau gugat ke PTUN harus ada dasar hukum. SK Walikota itu yang akan jadi landasan hukum tiga orang untuk gugat. 14 hari adalah waktu untuk menempuh upaya banding ke PTUN. Soal rincian nama-nama siapa, nanti BKD sampaikan,” tukasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan SDM Pemkot Ambon, Benny Selanno katakan, 13 ASN aktif koruptor yang dipecat itu rinciannya adalah dua orang di BKPSDM serta masing-masing satu orang di BPKAD, di kantor camat Teluk Ambon, Dispora, BPBD, Dinsos, Dinas PUPR, Dinas koperasi-UMK, Dinas penyelamatan dan Damkar, kantor kecamatan Sirimau, Disparbud dan Inspektorat. “Mereka sudah tidak lagi berkantor, tidak mendapat gaji dan pensiun,” singkat Selanno.

Penelusuran media ini, beberapa nama yang dipecat adalah JT, mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah juga mantan kepala Inspektorat. JT diputus bersalah dan dihukum selama 1 tahun penjara karena terlibat dalam kasus korupsi taman kota tahun 2012 senilai Rp 1,3 miliar. Dalam kasus itu ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp 161 juta. Dalam kasus itu, mantan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan, ML juga ikut dihukum penjara selama 1 tahun. Sementara pejabat lainnya DS yang bertindak sebagai PPK dalam kasus itu dihukum 1,3 tahun.

Selain itu ASN lainnya yang tersangkut kasus korupsi yakni mantan Sekretaris KPU Kota Ambon, DR. Dia dihukum 1,8 tahun penjara karena terbukti melakukan korupsi dana hibah KPU Kota Ambon pada Pilkda 2011 senilai Rp 11,1 miliar. Ada pula nama HN pada kasus korupsi dana penyuluhan yang dihukum 1,5 tahun penjara. Namun belum diketahui tiga nama yang bakal ajukan gugatan ke PTUN. (MR-02)

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *