Umasugi Tak Restui Tinggapy Pimpin DPRD Buru

NAMLEA,MRNews,com.- Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Buru, Selasa (1/10) dalam rangka pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten Buru masa jabatan tahun 2019-2024 dipimpin Dalil Fahrul Syarfudin sebagai pimpinan sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Buru.

Diketahui, kursi pimpinan DPRD sementara diduduki oleh Partai pemenang kedua setelah Golkar yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP) karena dari Partai Golkar untuk menduduki Ketua DPRD sementara terjadi chek in blens akhirnya tidak dapat dibacakan dalam surat keputusan pimpinan sementara oleh Sekertaris Dewan (Sekwan).

Sementara itu, Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Buru Ramly I Umasugi saat ditemui wartawan usai sidang paripurna di Gedung DPRD Buru, Selasa (1/10) mengatakan, apa yang telah dilakukan DPD I juga telah melampui batas hak-hak dari DPD II. “Yang jelas saya sudah melakukan kontak persuasif dengan Sekjen DPP PG dan semua yang dilakukan DPD I itu tidak sesuai mekanisme,” tandasnya.

Menurutnya, Sekertaris Jendral (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar tidak pernah mengeluarkan surat penegasan terhadap DPD II PG Kabupaten Buru terkait ketua DPRD sementara. “DPD I Provinsi Maluku jangan main langgar begitu dong, dihargai juga ketua DPD II Kabupaten Buru yang memimpin partai disini, ko tidak pernah dihargai main langsung-langsung,” ucap Umasugi di depan awak media.

DPD I Partai Golkar Provinsi Maluku katanya, memang memberi ruang komunikasi tentang pengusulan nama nama pimpinan DPRD sementara jatah partai Golkar, Tetapi kemudian ada hal-hal yang dikebiri. Disinggung soal ketua DPRD defenitif, Ia hanya menjawab itu urusan DPP PG.

Diketahui, ada dua mandat rekomemdasi Ketua DPRD sementara jatah dari partai Golkar yang diusulkan ke Sekwan Irfan Umasugi. Satu mandat diajukan DPD I Provinsi Maluku pada Kamis, 26 September 2019 yang diwakilkan Fuad Bachmid disertai lampiran surat DPP PG bernomor: R. 1109/GOLKAR/IX/2019 mengusulkan Iksan Tinggapy sebagai Ketua DPRD sementara sekaligus Ketua DPRD Kabupaten Buru Periode 2019-2024. Sehari kemudian, DPD II Kabupaten Buru juga mengajukan rekomendasi bernomor: 101/DPD/GOLKAR – BURU/IX/2019 yang diserahkan Ian Pattimura kepada Sekwan mengusulkan M.Rum Soplestuny sebagai ketua DPRD sementara.

Hal itu berdampak saat gladi bersih pada 29 September 2019 sempat terjadi deadlock hingga 2 jam, akibat adanya dua rekomendasi Golkar tentang siapa yang mau ditunjuk sebagai pimpinan DPRD sementara. Sempat terjadi ketegangan, namun suasana dapat mencair tatkala Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buru periode 2014-2019 Azis Hentihu yang saat ini menjabat anggota DPRD Provinsi Maluku mengambil langkah untuk melakukan mediasi antara Iksan Tinggapy dan M.Rum Soplestuny.

Sayangnya pertemuan sangat tertutup namun beberapa menit kemudian mereka keluar dari ruangan dan memanggil Dali Fahrul Syarfudin dari fraksi PPP untuk bertindak sebagai pimpinan DPRD sementara. Gladi bersih pun dapat berjalan dengan lancar. (MK-06)

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *