by

Tim I Penanganan Covid-19 DPRD Maluku, Kritisi Penjelasan Kadis Kesehatan Yang Dinilai Kabur

-Parlemen-71 views


AMBON,MRNews.- Belum dibayarkannya hak-hak tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melakukan jasa pelayanan di rumah sakit yang ditetapkan pemerintah untuk melayani pasien Covid-19 membuat Tim I penangangan Covid-19 DPRD Maluku melakukan rapat mitra bersama Dinas kesehatan (Dinkes) Provinsi Maluku dan Rumah Sakit yang ditetapkan untuk melayani pasien covid -19.
Rapat dipimpin Ketua Tim I, Melkianus Sairdekut yang diikuti anggota Tim I yang berlangsung di ruang Paripurna DPRD Maluku, Rabu (14/10) berlangsung alot dengan dengan catatan kritis terhadap penjelasan Kepala Dinas Kesehatan, dr Meikyal Pontoh, M.Kes yang dinilai tidak menjawab apa yang menyebabkan keterlambatan pembayaran intenasif tenaga kesehatan dan non kesehatan.
“Kami perlu penjelasan ibu kepala Dinas sebenarnya persoalannya ada dimana ? sehingga pembayaran hak tenaga medis dan non medis yang merupakan garda terdepan belum dibayarkan sejak bulan April. Padahal kita tahu sesuai data yang ada pada kami,pada Bulan Maret hanya ada 1 pasien yang dirawat di RSUD dr Haulussy – Ambon. Lalu bagaimana dengan kondisi saat ini dimana pasien terkonfirmasi diatas angka 3000. Apakah yang menjadi kendala Apakah bisa ada kepastian kapan intensif mereka dibayarkan ? ujar anggota tim I , Alex Orno.
Hal yang sama juga dipertanyakan anggota tim I, Rovik Afifudin, dirinya menyanyangkan lambannya Dinkes dalam membayar hak tenaga kesehatan terutama tenaga non kesehatan yakni, tenaga cleaning service dan supir yang juga rentan terpapar Covid-19 karena mereka bekerja di garis depan sehingga perlu diperhatikan walau mereka tidak punya keahlian seperti tenaga kesehatan lainnya.
“Saya kuatir ibu Kadis, jika tunggakan hak mereka terlalu lama dan vaksin telah ditemukan jangan sampai hak mereka tidak dibayarkan” kata Afifudin.
Sementara itu, Kadis Kesehatan, dr Meikyal Pontoh, M.Kes menjelaskan jika intensif tenaga kesehatan dibayarkan melalui APBN melalui dana DAK sementara pembayaran intensif tenaga non kesehatan dibayarkan dengan menggunakan APBD.
“Memang ada Verifikasi data yang mesti dilakukan sebelum dikirim ke pusat untuk diklaim. Namun setiap koreksi pihak rumah sakit selalu membawa data ke Dinkes sehingga kami duduk bersama melakukan koreksi sehingga Dinkes akan memberikan waktu untuk pihak rumah sakit melakukan pengembalian berkas. Selain itu ada juga persoalan ketidakcocokan data” ujar Pontoh.
Penjelasan Pontoh membuat Afifudin mengatakan jika penjelasan kepala Dinas dinilai kabur dan tidak bisa dipahami.
“Mungkin saya tidak paham yah, tapi penjelasan ibu Kadis kabur dan tidak menjawab apa sebenarnya yang menjadi kendala sehingga membuat adanya tunggakan intensif tenaga medis dan non medis yang sudah berbulan-bulan belum juga dibayarkan” kata Afifudin.
Sementara itu, Anggota Tim I, Benhur Watubun mengkritik penjelasan kepala Dinas yang dinilai tidak bisa dipahami.
“Kalau hak tenaga kesehatan dan non kesehatan tidak juga dibayarkan padahal ini sudah masuk bulan Oktober dan mereka dibayarkan terakhir bulan Maret maka ini bisa masuk pelangaran HAM” demikian Watubun. (MR-01)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed