by

Tim Hukum Pemda SBB Siap Hadapi Gugatan Dominggus Cs

AMBON,MRNews.com,- Tim Kuasa Hukum Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seram Bagian Barat (SBB) siap menghadapi gugatan bos CV Alfa Blessing Dominggus Joseph Risaputty, atas laporannya ke Polres SBB dan Pengadilan Niaga Makassar.

Laporan yang dilayangkan menurut koordinator tim hukum Pemda SBB Fahri Bachmid terkait dugaan mencatut nama karyanya berupa produk Minyak Harum Maluku 52, yang diikutkan dalam lomba di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) baru-baru ini oleh Pemkab SBB.

“Untuk merespons berbagai upaya hukum yang telah diambil pelapor, tentunya kami akan siap menggunakan hak hukum sesuai sarana hukum acara yang berlaku. Pemda SBB akan menggunakan hak konstitusionalnya juga dalam menghadapi keberatan serta upaya hukum dari pihak pelapor serta tim kuasa hukumnya,” tegas Fahri lewat rilisnya.

Fahri Bachmid mengaku, pihaknya harus merespon isu serta informasi yang dianggapnya tidak benar, dan berpotensi menyesatkan publik yang secara sengaja dipublikasi pihak-pihak tertentu secara distorsif, bahwa seolah-olah Pemkab SBB melakukan pelanggaran hukum dan/atau perbuatan melawan hukum.

Berkaitan dengan penyalahgunaan atau penggunaan merek tanpa hak dalam kegiatan lomba inovasi daerah dalam penyiapan tatanan normal baru produktif dan aman Corona Virus Disease 2019, untuk sektor tempat wisata pada Kemendagri di Jakarta Juni 2020.

“Dalam kegiatan perlombaan itu, Kabupaten SBB termasuk dalam peringkat pemenang lomba inovasi daerah tersebut serta mendapatkan penghargaan lomba, khususnya pada sektor tempat wisata dengan menduduki peringkat ketiga,” tandas Fahri bersama rekannya Nasaruddin Umar dan Kabag Hukum Pemda SBB Ruslan Nai.

Namun, ditengah kabar baik itu, lanjutnya, Pemda SBB malah digugat warga atas karya yang sudah diikutkan pada lomba dan berhasil menyabet juara.

“Pelapor mengklaim dalam konten creator, rangkaian video yang dibuat sebagai materi lomba adalah menggunakan merek secara tanpa hak, sehingga langkah hukum mereka ambil dengan melaporkan Pemda SBB ke Polres SBB dan ke Pengadilan Niaga Makassar beserta segala narasi yang mencoba dikembangkan,” jelasnya.

Tim Hukum Pemda SBB diakui Fahri, setidaknya mengeluarkan tujuh butir pernyataan; pertama, sangat memahami, menghargai dan menghormati langkah hukum apapun yang dilakukan setiap warga negara termasuk pelapor beserta tim hukumnya, sebab itu hak konstitusional yang dijamin konstitusi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedua, berdasarkan Keputusan Mendagri No. 440-895 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peringkat Pemenang dan Pemberian Penghargaan Lomba Inovasi Daerah Dalam Penyiapan Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19, bertanggal 19 juni 2020, Pemda SBB menjadi pemenang ketiga.

Hal itu telah melalui serangkaian proses verifikasi dan penilaian yang cukup komprehensif, termasuk kontent yang diperlombakan merupakan produk harus legal dan tidak melawan hukum.

“Kami meyakini seluruh proses pembentukan/pembuatan konten telah dilakukan dengan cermat, hati-hati dan memperhatikan aspek teknis maupun yuridis, sehingga keputusan memperlombakan materi itu telah sangat “prudent” dan/atau “confirm” yang tentunya telah memenuhi kaidah-kaidah hukum yang berlaku berdasarkan UU RI No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis,” tegasnya.

Keempat, berdasarkan rumusan UU No. 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis memberikan definisi merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, sususunan warna, dalam bentuk dua (2) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram atau kombinasi dua atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

“Sejauh hasil analisis yang telah dilakukan, tidak pernah ada jenis pelanggaran yang secara grafis atas suatu produk legal merek yang dipunyai oleh orang atau badan hukum tertentu,” tukas mantan pengurus DPD Golkar Maluku.

Kelima; pihak pelapor yang mengklaim Pemda SBB telah menggunakan cuplikan secara Grafis “Masker Aroma Terapi Harum Maluku” dalam video yang diperlombakan. Selaku tim hukum kata Fahri adalah keliru.

Sebab berdasarkan sertifikat merek No. IDM000626369 tertanggal 07 April 2014 yang dikeluarkan Kementerian Hukum dan HAM RI adalah merek yang terdaftar, bentuk mereknya berupa angka -52 dengan dasar hijau dan angkanya berwarna kuning dan hitam milik Dominggus Joseph Risaputty,S.Th dan berlaku sampai tahun 2024 dan dapat diperpanjang, kelas barang /jasa atas merek tersebut.

“Berdasarkan hal itu, maka secara hukum sampai saat ini belum ada merek “Masker Aroma Terapi Harum Maluku” yang terdaftar secara legal pada instansi yang berwenang, dan belum ada sertifikat merek terkait produk tersebut. Dengan demikian klaim hukum yang coba dikembangkan bahwa seolah-olah merek Masker Aroma Terapi Harum Maluku merupakan produk yang legal adalah tidak proporsional dan distorsif,” jelasnya.

Keenam, mengenai langkah hukum yang telah diambil tambah Fahri, pihaknya sangat menghargai berdasarkan UU RI No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

“Merespons upaya hukum pihak pelapor, tentu kami akan siap menggunakan hak hukum sesuai sarana hukum acara yang berlaku. Pemda SBB akan menggunakan hak konstitusionalnya juga dalam menghadapi keberatan serta upaya hukum dari pelapor serta tim kuasa hukumnya secara berimbang sesuai prinsip peradilan,” pungkasnya. (MR-02)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed