AMBON,MRNews.com,- Dalam beberapa kali perombakan birokrasi yang dilakukan dilingkup pemerintah provinsi (Pemprov) Maluku sejak dilantik pada pertengahan 2019 lalu, Gubernur Maluku Murad Ismail dan Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno dinilai tidak objektif serta terkesan tebang pilih karena tidak mengakomodir semua elemen dan keterwakilan wilayah sesuai janji politiknya.
Hal itu kemudian mendapat interupsi keras dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Ambon yang langsung melayangkan surat tertanggal 29 Januari 2020 dengan tujuan mempertanyakan alasan perombakan birokrasi oleh Gubernur-Wagub Maluku yang dianggap tidak berjalan sebagaimana janji politik keduanya.
“Kami sudah memasukan surat kepada Gubernur Maluku bernomor 320195/SC/EXT/B/AMB/I/2020 menyangkut perombakan birokrasi pada lingkup Pemprov Maluku dengan tembusan ke DPRD Maluku. Surat itu bagian interupsi keras pada kepemimpinan pa Murad Ismail dan pa Barnabas Orno yang dalam menentukan kebijakan perombakan birokrasi pejabat eselon lingkup Pemprov Maluku dirasa tidaklah objektif dan kelihatan sangat tebang pilih,” tukas Ketua GMKI Ambon Almindes Syauta.
Menurut GMKI Ambon, kata Syauta, Pemprov khususnya Gubernur-Wagub dalam membuat kebijakan salah satunya perombakan birokrasi janganlah menimbulkan kecemburuan sosial di mata masyarakat yang heterogen. Sebab ditinjau dari aspek historis, Maluku punya sejarah kelam masa lampau ketika terjadi konflik horizontal pada tahun 1999-2004 silam. Maka tak dapat dipungkiri, pasca itu, dikotomi terbangun dengan agama menjadi nilai bergaining.
“Disadari, untuk membalut perdamaian di Maluku skenario perdamaian pun dikonstruksikan. Hal paling lumrah dapat kita lihat ialah penyetaraan (perimbangan) selalu dilakukan pada setiap tingkatan jabatan dalam pemerintahan dan birokrasi di Maluku. Namun kali ini sungguh amat jauh diluar dugaan. Langkah yang diambil tidaklah memperhatikan aspek historis dimaksud. Tidak tersurat namun kebiasaan (tradisi) tersirat dalam penerapan kepentingan jabatan struktural,” bebernya.
Apalagi, pada waktu yang sama ketika memasukan surat, kata Syauta, pihaknya menyambangi ruangan Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno karena Gubernur tidak ada, untuk mempertanyakan ketidak berimbangan struktur pejabat yang ada pada lingkup Pemprov Maluku selama kurang lebih empat kali perombakan birokrasi.
“Mengapa kami datang ke Wakil Gubernur Maluku?. Karena sampai hari ini simbol kekuatan politik Kristen pada provinsi ini ialah Barnabas Orno. Dengan maksud menanyakan sejauh mana partisipasi beliau dalam memberikan pemikiran terkait penentuan pejabat di lingkup Pemprov Maluku, selain efek kualitas tetapi harus komitmen dengan janji politik?. Namun jawaban beliau tidaklah sesuai apa yang diharapkan,” sesal alumnus FISIP Unpatti dalam rilisnya yang diterima media ini, Kamis (30/1/2020).
Pihaknya pun memberi tiga warning bagi Pemprov Maluku dalam hal ini Gubernur-Wakil Gubernur apabila surat dan aspirasi mereka tidak ditindaklanjuti secara baik. Pertama, kami GMKI Cabang Ambon dengan keras menyuarakan perimbangan harus dilakukan dalam penentuan pengisian jabatan birokrasi di lingkup Pemprov Maluku; kedua, kami GMKI Cabang Ambon mengingatkan kepada Pemprov Maluku bahwa “jangan karen nila setitik, merusak susu sebelanga”.
“Ketiga, apabila usulan kami lewat pernyataan ini tidak digubris atau diabaikan, maka kami GMKI Cabang Ambon akan mengkonsolidasikan masa dan melakukan aksi di kemudian hari untuk menuntut apa yang kami sampaikan lewat surat tersebut,” tegas Syauta. (MR-02)
Comment