by

Tidak Dijadikan Daerah Terdampak, MBD Tolak Amdal Blok Masela

-Maluku-132 views

AMBON,MRNews.com,- Puluhan pemuda dan mahasiswa asal Maluku Barat Daya (MBD) berdemonstrasi didepan kantor Gubernur Maluku, Senin (21/9).

Dalam tuntutannya, mereka menolak analisa mengenai dampak lingkungan (Amdal) oleh PT. INPEX Masela Ltd terhadap Blok Masela yang sangat merugikan masyarakat setempat karena tidak termasuk sebagai daerah terdampak.

Padahal MBD merupakan daerah yang terdampak dalam proses langsung eksploitasi Blok Masela ketika beroperasi. Namun terkesan diabaikan. Ini dibuktikan berdasarkan hasil kajian yang sudah dilakukan mereka.

Inpex juga diminta segera merealisasikan janjinya membangun fasilitas Balai Latihan Kerja BLK) dan fasilitas pendukung di MBD. Dengan memproritaskan tenaga kerja lokal dari kedua daerah yang merupakan lokasi blok Masela, yakni MBD dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT).

“MBD tidak dilibatkan sebagai daerah terdampak, ini analisa Amdal seperti apa.? Sementara KKT ditetapkan Inpex sebagai daerah terdampak. Ini sangat keliru. Inpex terkesan ingin benturan kami,” teriak Dany Watloy, salatu peserta aksi ketika berorasi.

Selain itu, koordinator lapangan (Korlap) aksi Benny Jermias mengatakan, SKK Migas, Inpex, pemerintah pusat dan provinsi harus melibatkan pemerintah MBD dalam setiap pertemuan membahas blok Masela, karena sejauh ini tidak pernah ada.

“Kami merasa dimarjinalkan didaerah sendiri. Pemprov juga diminta untuk melakukan perbaikan terhadap Amdal pengelolaan blok Masela. Karena diduga Inpex juga secara sengaja ingin melakukan perpecahan antara MBD dan KKT,” jelas Jermias.

Pengurus persekutuan masyarakat Kepulauan Babar (Pemaskebar) Abraham Mariwy mengaku, dinas lingkungan hidup (DLH) Provinsi Maluku perlu mengkaji lagi dampak yang akan timbul di Pulau Masela kedepannya akibat penetapan Amdal Blok Masela.

Pasalnya KKT dijadikan sebagai daerah terdampak dari Amdal sedangkan MBD tidak. Padahal MBD sangat dekat dengan lokasi blok Masela.

“Inpex jangan buat perpecahan didua kabupaten bersaudara ini. Kami meminta ada pertemuan khusus dengan Gubernur atau Sekda untuk mediasi terkait keputusan Amdal nantinya agar tidak timbul keresahan masyarakat MBD dikemudian harinya,” tandas akademisi Universitas Pattimura (Unpatti) itu.

Sebelumnya, aksi yang berlangsung dari pukul 11-00 hingga 14-30 Wit nyaris ricuh lantaran pendemo tidak dibolehkan petugas Satpol PP masuk ke halaman kantor Gubernur. Pendemo terus berusaha masuk dengan menggoyang pagar karena ingin menemui Gubernur atau Sekda. (MR-02)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed