by

Terkait Rekomendasi Gubernur Suksesi Rektor UKIM, Diduga Sarat Intrik Politik

AMBON,MRNews.com,- Senat Mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Maluku (SMU UKIM) menolak tegas segala bentuk campur tangan pemerintah melalui rekomendasi Gubernur Maluku yang beredar di publik terkait suksesi Rektor UKIM yang akan digelar nantinya.

Pasalnya suksesi atau pemilihan rektor di UKIM khususnya merupakan persoalan internal UKIM dan yayasan yang menaungi universitas tersebut dan haruslah bebas dari intervensi siapapun.

Ketua SMU UKIM Marco Talubun mengaku, mencermati polemik terkait rekomendasi Gubernur Maluku nomor 424/2364 tanggal 22 Juli 2021 tentang rekomendasi calon Rektor UKIM kepada salah satu dosen ISIP UKIM yakni Drs Josephus Noya, M,Si adalah sesuatu yang tidak wajar dan diduga sarat intrik politik.

“Kami sangat sayangkan sikap penguasa yang turut campur tangan dengan internal UKIM. Sebab suksesi Rektor kedepan itu urusan kampus dan yayasan bukan urusan pemerintah provinsi atau pak Gubernur selaku kepala daerah,” jelas Talubun kepada media di Ambon, Minggu (8/8).

Jika ditelaah secara bijaksana akui Talubun, dari surat rekomendasi yang beredar, sejatinya tidak memiliki dampak apa-apa terhadap pengembangan UKIM, ataupun memperbaharui cultrur pendidikan UKIM agar lebih baik.

Lantas apa penyebabnya sehingga Gubernur Maluku dengan beraninya memberikan rekomendasi bagi salah satu akademisi UKIM untuk mencalonkan diri sebagai Rektor disuksesi kedepan.

“Kami nilai sikap Gubernur terlihat narsis. Padahal secara kelembagaan, UKIM bukan kampus negeri yang ada dibawah naungan pemerintah atau bersifat mengikat dengan negara tetapi UKIM adalah kampus swasta milik Gereja Protestan Maluku (GPM),” tegasnya.

Dirinya menganggap, justru dengan rekomendasi semacam itu, membuat wajah pendidikan seakan-akan disetir tangan penguasa. Lebih ditakuti jika pimpinan kampus kedepan hanya jadi boneka yang dapat diatur sesuka hati.

“Pertanyaannya, apa hubungannya UKIM dengan Gubernur. Lebih disayangkan, rekomendasi calon rektor UKIM yang diterbitkan Gubernur mewakili pemerintah. Sederhananya pak Gubenur adalah personifikasi pemerintah Maluku,” ingatnya.

Sebetulnya, kata dia, wajar saja bagi setiap figur yang mau menjadi calon Rektor untuk mempromosikan diri. Mengingat UKIM dalam masa transisi dan tinggal beberapa bulan lagi sudah ada dalam pemilihan Rektor yang baru.

“Namun sangat tidak logis kalau rekomendasinya dari oknum yang masih memikul jabatan politik seperti pak Gubernur. Harus diingat, Rektor atau pimpinan kampus itu menahkodai lembaga pendidikan, bukan lembaga politik sehingga praktik semacam ini harus dicegah,” tegas Talubun.

Ironisnya tambah Talubun, rekomendasi itu sudah dikonsumsi publik dan munculkan banyak pertanyaan, sehingga menjadi kekhawatiran jangan sampai UKIM diklaim sembarangan sudah terkontaminasi dengan cara “politik praktis” yang dampaknya terhadap kultur pendidikan di UKIM.

Sebab itu, dirinya berharap, hal semacam ini tidak boleh dibiarkan terjadi. Jika tidak, kedepannya dapat mencoreng independensi lembaga pendidikan.

Apalagi UKIM ini anak kandung gereja, yang wajib marwahnya dilindungi. Agar masyarakat tidak membangun spekulasi buruk bagi UKIM maupun gereja secara institusi.

“Kami berharap pihak kampus maupun gereja secepatnya merespon. Tapi bukan dengan penyataan mendukung rekomendasi itu. Seyogyanya mempressure dengan langkah solutif adalah pernyataan klarifikasi menuntaskan polemik ini agar tidak jadi isu liar dipublik dan mengotori marwah UKIM,” kuncinya. (MR-02)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed